SURABAYA (Realita)– Mediasi gugatan pedagang Jembatan Merah Plaza (JMP) terhadap pengelola, PT Lamicitra Nusantara, kembali menemui jalan buntu. Dalam pertemuan di Pengadilan Negeri Surabaya pada Selasa (2/9/2025), hakim mediator terpaksa menunda proses karena kuasa hukum penggugat belum bisa menunjukkan surat kuasa khusus mediasi.
Kuasa hukum sekaligus Humas PT Lamicitra Nusantara, H. Dedy Prasetyo, S.H., M.H., menegaskan bahwa penundaan tersebut murni akibat kelalaian pihak penggugat. “Mediasi kemarin ditunda karena ada perdebatan terkait kuasa khusus mediasi. Awalnya pihak penggugat menanyakan surat kuasa dari kuasa hukum salah satu tergugat. Setelah kami tunjukkan, ternyata justru kuasa hukum penggugat yang tidak bisa menunjukkan surat kuasa khusus mediasi,” terangnya.
Baca juga: Sidang Praperadilan Soeskah Eny Ditunda, Boyamin: Penegak Hukum Jangan Beri Teladan Buruk
Dedy menjelaskan, keberadaan surat kuasa khusus mediasi merupakan syarat mutlak sesuai Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016. “Surat kuasa ini bukan formalitas. Fungsinya memberikan mandat penuh kepada kuasa hukum agar bisa mengambil keputusan dan memutuskan kesepakatan, bukan hanya sekadar mendampingi,” tambahnya.
Baca juga: Gugatan Praperadilan Nadiem Makarim, Ditolak Hakim
Menurutnya, hakim mediator bahkan sudah menjelaskan secara detail kepada para pihak mengenai pentingnya kuasa khusus tersebut. “Kalau tidak ada surat kuasa khusus, mediasi tidak bisa berjalan. Itu aturannya,” tegas Dedy.
Sementara itu, kuasa hukum penggugat, Djunaedy Effendi, saat dikonfirmasi, berdalih bahwa dirinya hanya mendampingi klien dalam proses mediasi. Ia juga menyebut pihak PT Lamicitra perlu memperhatikan prosedur sidang.
Baca juga: Korban Royal Business Ruko Gugat PKPU PT Sipoa, 15 Tahun Tanpa Kepastian
Meski demikian, hakim mediator sudah menetapkan penundaan hingga pekan depan agar pihak penggugat melengkapi persyaratan yang dibutuhkan.yudhi
Editor : Redaksi