SIDOARJO (Realita)- Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur, Dedi Irwansa, mengingatkan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo agar lebih serius menyiapkan langkah mitigasi menghadapi situasi darurat iklim yang mulai terasa di berbagai wilayah.
Menurut Dedi, tanda-tanda krisis iklim sudah tampak jelas di lapangan. Bagaimana suhu udara yang semakin panas saat musim kemarau kemarin.
Baca juga: Sidoarjo Masuk 10 Terbaik Nasional dalam Pengelolaan Sampah, Raih Sertifikat Menuju Kota Bersih
Kemudian berkurangnya kawasan hijau, penyempitan lahan pertanian, hingga kondisi sungai yang semakin tertekan oleh sedimentasi dan sampah. Di sisi lain, kawasan resapan air terus menyusut akibat pembangunan yang tidak berimbang.
“Semua fenomena ini bukan lagi gejala biasa. Kita sedang menghadapi situasi darurat iklim yang mempengaruhi kehidupan masyarakat secara langsung. Pemkab Sidoarjo harus mengambil langkah cepat dan terukur,” pesan Dedi, Senin (24/11/2025).
Politisi Muda Partai Demokrat ini menambahkan jika penanganan banjir yang saban tahun menjadi persoalan tidak bisa dilakukan secara parsial.
"Banjir, bukan semata masalah infrastruktur, tetapi terkait erat dengan tata kelola lingkungan. Hilangnya kawasan serapan, minimnya penghijauan, dan buruknya pengelolaan sungai memperburuk kondisi tersebut," paparnya.
“Semua fenomena ini bukan lagi gejala biasa. Kita sedang menghadapi situasi darurat iklim yang mempengaruhi kehidupan masyarakat secara langsung. Pemkab Sidoarjo harus mengambil langkah cepat dan terukur,” pesan Dedi, Senin (24/11/2025).
Baca juga: Wabup Sidoarjo Targetkan Perbaikan Jalan Rusak dan Jembatan Rampung Sebelum Lebaran
Politisi Muda Partai Demokrat ini menambahkan jika penanganan banjir yang saban tahun menjadi persoalan tidak bisa dilakukan secara parsial.
"Banjir, bukan semata masalah infrastruktur, tetapi terkait erat dengan tata kelola lingkungan. Hilangnya kawasan serapan, minimnya penghijauan, dan buruknya pengelolaan sungai memperburuk kondisi tersebut," paparnya.
Dedi juga menekankan perlunya Pemkab Sidoarjo memperkuat sistem mitigasi bencana berbasis perubahan iklim. Termasuk menyiapkan kebijakan adaptasi, penguatan edukasi lingkungan kepada masyarakat, serta pengawasan lebih ketat terhadap alih fungsi lahan.
Baca juga: Pemkab Sidoarjo Gelar Pameran Produk Unggulan Daerah “Pasar Murah Ramadan 1447 H” di 10 Kecamatan
“Mitigasi bukan dilakukan ketika bencana terjadi, tapi jauh sebelum itu. Pemkab harus memiliki kesiapan menghadapi risiko iklim yang dapat memicu banjir, kekeringan, hingga krisis air bersih,” ujarnya.
Dedi berharap Pemkab Sidoarjo segera menyusun langkah strategis lintas sektor untuk memastikan pembangunan berjalan sejalan dengan kebutuhan pelestarian lingkungan.
Tanpa langkah cepat, Kabupaten Sidoarjo akan semakin rentan terhadap dampak perubahan iklim yang setiap tahun semakin tak menentu bahkan cenderung ekstrem," kata Dedi.ty
Editor : Redaksi