Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Bayar Warga Rp50 Ribu per Hari untuk Pulihkan Hutan Rusak

realita.co
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi Merencanakan Program Pemulihan Hutan Yang Rusak Di Jawa Barat Foto : iG dedy

JAWA BARAT (Realita) – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyoroti kondisi hutan di wilayahnya yang dinilai berada pada tahap mengkhawatirkan.

Dari total luas kawasan hutan, hanya sekitar 20 persen yang masih berada dalam kondisi baik, sedangkan sekitar 80 persen lainnya mengalami kerusakan parah akibat alih fungsi lahan dan lemahnya pengawasan selama bertahun-tahun.

Baca juga: Dedi Mulyadi: Saya Sudah Dua Kali Melarang, Pesta Rakyat Pernikahan Anaknya Berujung Petaka

Sebagai langkah pemulihan, Dedi Mulyadi meluncurkan program yang melibatkan masyarakat secara langsung. Warga yang bersedia merawat kembali lahan hutan dengan luas 1–2 hektare akan menerima upah sebesar Rp50.000 per hari. Skema tersebut diharapkan dapat memastikan proses perawatan pohon berjalan berkelanjutan, bukan sekadar penanaman awal.

Dalam program itu, dua orang warga akan ditugaskan merawat satu hektare lahan. Mereka diwajibkan menanam pohon hutan maupun pohon produktif, seperti nangka, petai, jengkol, dan tanaman keras lainnya. Upaya ini diyakini tidak hanya memulihkan ekosistem, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat.

Baca juga: Pemekaran Jawa Barat Menjadi 5 Provinsi, Hoaks atau Fakta?

Dedi Mulyadi menegaskan bahwa kerusakan hutan yang meluas telah memicu berbagai bencana, mulai dari banjir, tanah longsor, hingga krisis air bersih di sejumlah daerah di Jawa Barat. Oleh karena itu, pemulihan hutan harus dilakukan secara konsisten dan melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama, bukan sebatas kegiatan seremonial.

“Jika hutan rusak, bencana pasti datang. Kita harus merawatnya bersama. Warga mendapatkan pekerjaan, hutan kembali hidup,” tegas Dedi.

Baca juga: Hore! Dedi Mulyadi Perpanjang Amnesty Pajak Kendaraan Jadi 30 September

Program yang mulai digarap pada Desember 2025 ini juga akan disertai pengetatan tata ruang serta penghentian alih fungsi lahan yang tidak sesuai peruntukan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan pemulihan dilakukan secara bertahap, dengan prioritas pada kawasan hulu dan wilayah rentan bencana.

Melalui pendekatan padat karya dan pemberdayaan masyarakat, pemerintah berharap upaya ini dapat memulihkan keseimbangan ekologis Jawa Barat sekaligus menciptakan ruang hijau yang berkelanjutan bagi generasi mendatang.tri

Editor : Redaksi

Politik & Pemerintahan
Trending Minggu Ini
Berita Terbaru