PONOROGO (Realita)- Setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar praktik suap dalam proses mutasi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang menyeret Bupati nonaktif Sugiri Sancoko dan Sekretaris Daerah nonaktif Agus Pramono sebagai tersangka.
Badan Kepegawaian Negara (BKN) turun tangan melakukan evaluasi terhadap kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah tersebut.
Baca juga: Gratifikasi Proyek RSUD Ponorogo, KPK Limpahkan Berkas Tersangka Sucipto ke JPU
Sejak Senin, 8 Desember 2025 kemarin ratusan PNS dengan jenjang eselon III, eselon IV, serta Pranata Madya dan Utama mengikuti profiling ASN yang digelar BKN di Gedung SMK Negeri Jenangan.
Profiling ASN merupakan program nasional untuk memetakan potensi dan kompetensi aparatur sebagai dasar objektif manajemen talenta, termasuk mutasi, promosi, penempatan, dan pengembangan karier. Program ini menekankan prinsip the right person in the right place berbasis data kompetensi, bukan lagi sekadar senioritas atau kebijakan lama.
Baca juga: 30 Hektar Tanaman Padi Mati Akibat Banjir, Pemkab Ponorogo Baru Lakukan Pendataan
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Ponorogo, Supriyanto, mengatakan sedikitnya 600 PNS ditunjuk mengikuti tes berbasis komputer yang berisi 773 soal tersebut. Pelaksanaan profiling berlangsung selama tiga hari, mulai 8 hingga 10 Desember, dan diawasi langsung oleh petugas BKN.
“Profiling ini tiga hari. Tujuannya bagus, untuk menata dan mengetahui kapasitas SDM PNS kita berdasarkan data,” ujarnya, Rabu, (10 /11/2025)
Baca juga: Digugat Perdata Nasabah, BRI Diputus Bersalah di PN Ponorogo
Salah satu peserta, pejabat Eselon IV yang mengikuti profiling, mengaku tidak mengetahui pasti latar belakang pelaksanaan profiling ASN tersebut. Ia mengatakan dirinya sudah mendekati masa purna tugas. Namun ia menduga kegiatan ini merupakan tindak lanjut rekomendasi KPK kepada BKN setelah operasi tangkap tangan terhadap Bupati nonaktif Sugiri Sancoko pada 7 November lalu.
“Sudah mau pensiun, kok masih ikut tes seperti CPNS. Alasannya apa kurang paham. Tapi kelihatannya ini rekomendasi KPK ke BKN setelah OTT kemarin,” pungkas pejabat di wilayah Kecamatan Ponorogo ini. znl
Editor : Redaksi