Tak Hanya di Kota Madiun, KPK juga Gelar OTT di Pati Jawa Tengah

realita.co
Ilustrasi OTT KPK. Foto: Istimewa

PATI (Realita)- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di wilayah Pati, Jawa Tengah, pada Senin (19/1) hari ini.

Operasi senyap tersebut dilakukan penyidik berbarengan dengan yang digelar di wilayah Madiun, Jawa Timur. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.

Baca juga: Wali Kota Maidi Diduga Terseret Kasus Suap Proyek dan CSR

 Kendati demikian, Budi belum merinci lebih jauh ihwal siapa saja pihak-pihak yang ditangkap penyidik terkait OTT di Pati tersebut.

Ia hanya mengatakan saat ini petugas masih berada di lapangan untuk mengungkap perkara tersebut.

"Terkait yang di wilayah Pati saat ini masih berprogres, kita sama-sama tunggu perkembangannya," ujarnya kepada wartawan.

"Nanti kami akan update perkembangannya, siapa saja yang diamankan, siapa saja yang dilakukan pemeriksaan, nanti kami akan sampaikan," imbuhnya.

Budi juga belum mengungkap secara detail terkait perkara OTT yang dilakukan KPK untuk wilayah Pati.

"Terkait dengan peristiwa tertangkap tangan di wilayah Pati ini berkaitan dengan perkaranya apa, konstruksinya seperti apa, pihak-pihak yang diamankan siapa saja, itu nanti kami akan sampaikan," pungkasnya.

Baca juga: Operasi Senyap KPK di Kota Madiun, Sembilan Orang Termasuk Wali Kota Diperiksa di Jakarta

Sebelumnya, KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di wilayah Madiun, Jawa Timur, pada Senin (19/1) hari ini.

Budi mengatakan dalam operasi senyap di Madiun total terdapat 15 orang yang diamankan oleh penyidik. Dari jumlah yang ditangkap itu sebanyak 9 orang dibawa ke Jakarta termasuk Wali Kota Madiun, Maidi.

"Selanjutnya 9 orang diantaranya dibawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Salah satunya Walikota Madiun," ujarnya dalam keterangan tertulis.

Budi mengatakan dalam tangkap tangan itu penyidik turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang tunai senilai ratusan juta.

"Peristiwa tertangkap tangan ini diduga terkait dengan fee proyek dan dana CSR di wilayah Kota Madiun," katanya.ham


  
 

 

Editor : Redaksi

Politik & Pemerintahan
Trending Minggu Ini
Berita Terbaru