JEMBER (Realita) - Jarak ribuan kilometer tak membuat Bupati Jember, Muhammad Fawait, melepas tanggung jawabnya.
Dari Tanah Suci Makkah, ia memimpin secara daring rapat koordinasi Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis (MBG) bersama seluruh SPPG se-Kabupaten Jember, Senin (2/3/2026).
Baca juga: Satgas MBG Jember Ungkap 50 SPPG Belum Kantongi SLHS
Di balik layar daring itu, tersirat satu pesan tegas: program ini adalah keberpihakan nyata pada anak-anak dan rakyat kecil Jember. Bagi Gus Fawait, MBG bukan sekadar proyek pemerintah pusat yang harus dijalankan.
Ia membingkainya sebagai fondasi masa depan, ikhtiar kolektif menyiapkan generasi sehat dan cerdas menuju Indonesia Emas 2045. Ia menolak melihat program ini hanya sebagai urusan dapur dan distribusi makanan.
“Ini bukan sekadar makan siang gratis. Ini tentang masa depan anak-anak kita. Kalau gizinya baik hari ini, kualitas sumber daya manusianya akan kuat di masa depan,” tegasnya.
Keberpihakan itu juga terlihat dari cara ia memandang dampak ekonomi program. Sekitar 270 dapur SPPG diproyeksikan beroperasi di Jember.
Dari sana, potensi serapan tenaga kerja bisa mencapai 15 ribu orang.
Petani mendapat kepastian pasar. UMKM memperoleh permintaan yang stabil. Rantai ekonomi desa bergerak.
Ia menyebut estimasi perputaran dana MBG di Jember bisa menyentuh Rp4 triliun, angka yang hampir setara dengan APBD Jember 2026.
Bagi Gus Fawait, angka itu bukan sekadar statistik, melainkan peluang besar agar uang negara benar-benar berputar di tangan rakyat.
Baca juga: BPBD Jember Turun Tangan Tangani Banjir di 3 Kecamatan, 453 Jiwa Terdampak
Namun di tengah optimisme itu, Gus Fawait tidak menutup mata pada kekurangan. Ia menyoroti masih adanya puluhan SPPG yang belum melengkapi SLHS dan standar teknis lainnya. Ia memerintahkan percepatan perbaikan tanpa kompromi.
“Kalau ini kita kelola dengan benar, yang merasakan manfaat bukan hanya siswa, tapi petani, pedagang, tenaga dapur, sampai sopir distribusi. Ini program rakyat,” lanjutnya.
Dalam rapat itu, nada Gus Fawait mengeras ketika membahas anggaran menu. Ia mengingatkan bahwa alokasi Rp10 ribu untuk siswa SMP dan Rp8 ribu untuk jenjang lain adalah hak penerima manfaat yang tidak boleh dikurangi.
“Tidak boleh ada yang menyunat anggaran. Ini hak anak-anak. Kalau ada yang melanggar, lebih baik dihentikan daripada merusak kepercayaan publik,” tandasnya.
Baca juga: Layanan Desa Patemon Lumpuh, DPMD Jember Desak Pj Kades Segera Terbitkan Perkades APBDes
Pemkab Jember pun menyiapkan pengawasan berlapis: forum evaluasi rutin bulanan, pelaporan harian menu dari dapur dan sekolah, hingga integrasi CCTV dapur dengan sistem pemantauan pemerintah daerah. Semua dirancang agar program ini bersih dan tepat sasaran.
Di akhir rapat, Gus Fawait menyampaikan apresiasi kepada mayoritas SPPG yang telah bekerja penuh dedikasi. Ia bahkan menjanjikan penghargaan bagi dapur terbaik sebagai bentuk dorongan moral.
Sementara itu Ketua Satgas MBG Jember, Ahmad Helmi Luqman, menyampaikan sekitar 50 SPPG masih harus berbenah, termasuk perbaikan kualitas air dan infrastruktur. Ia menegaskan bahwa pengawasan mutu adalah keharusan, dan kewenangan sanksi berada di tangan Badan Gizi Nasional.
“Standar kesehatan tidak bisa ditawar. Ini menyangkut anak-anak. Semua harus patuh,” tegas Helmi.rdy
Editor : Redaksi