JEMBER (Realita) - Dugaan praktik penyelewengan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Kabupaten Jember memicu kemarahan Bupati Jember, Muhammad Fawait.
Ia menegaskan, pemerintah daerah tidak akan tinggal diam melihat subsidi negara yang seharusnya dinikmati rakyat kecil justru diduga dijarah oleh oknum tak bertanggung jawab.
Baca juga: Polda Jatim bersama Pertamina dan UPTD Metrologi Surabaya, Memastikan SPBU di Surabaya Aman
Pernyataan itu disampaikan menyusul mencuatnya temuan dugaan penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi di SPBU Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates. Praktik tersebut dinilai sangat merugikan masyarakat, terutama petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil yang sangat bergantung pada ketersediaan BBM subsidi.
“Pemerintah daerah tidak akan tinggal diam. Subsidi ini hak rakyat kecil, bukan untuk dipermainkan oleh segelintir orang yang ingin mencari keuntungan pribadi,” tegas Muhammad Fawait, Minggu (15/3/2026) dini hari.
Sebagai langkah awal, Gus Fawait langsung memerintahkan seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk memperketat pengawasan distribusi BBM subsidi. Ia meminta proses pengeluaran rekomendasi penggunaan BBM subsidi diawasi secara ketat agar tidak lagi disalahgunakan.
“Kami akan memperketat proses pengeluaran rekomendasi BBM subsidi. Pengawasan akan diperkuat dari hulu sampai ke tangan penerima manfaat. Tidak boleh ada celah bagi mafia subsidi,” ujarnya.
Baca juga: Pastikan Ketersedian BBM Jelang Idhul Fitri, Polres Batu Cek Sejumblah SPBU
Menurutnya, penyelewengan BBM subsidi bukan sekadar pelanggaran administratif, tetapi bentuk pengkhianatan terhadap masyarakat kecil yang menggantungkan hidup pada kebijakan subsidi pemerintah.
“Ini peringatan keras bagi siapa pun yang mencoba mempermainkan subsidi rakyat. Jika ditemukan pelanggaran, kami tidak akan ragu mengambil langkah tegas,” tambahnya.
Di sisi lain, Gus Fawait juga menekankan pentingnya disiplin dan efisiensi penggunaan BBM di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember. Ia meminta seluruh jajaran pemerintahan memberi contoh kepada masyarakat dengan mengurangi pemborosan penggunaan bahan bakar.
Baca juga: Polres Lamongan Gelar Patroli Dialogis ke Setiap SPBU
Salah satu kebijakan yang mulai diterapkan adalah penggunaan kendaraan dinas secara kolektif saat menghadiri kegiatan resmi, guna menekan konsumsi BBM.
“Kami juga melakukan efisiensi di internal Pemkab. Jika ada kegiatan, kita usahakan berangkat bersama dalam satu kendaraan. Ini bentuk komitmen kami agar penggunaan BBM lebih hemat dan subsidi nasional tidak terbebani,” Pungkas Muhammad Fawait. (R-dy).
Editor : Redaksi