JEMBER (Realita) - Pemerintah Kabupaten Jember mengubah pola peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 dengan meninggalkan upacara seremonial dan menggantinya dengan forum talkshow serta sarasehan.
Langkah ini ditegaskan langsung oleh Bupati Jember, Muhammad Fawait, sebagai upaya menghadirkan solusi konkret bagi persoalan pendidikan.
Baca juga: Maigus Nasir Tekankan Pendidikan Berbasis Nilai dalam Upacara Hardiknas dan Hari Otda di Padang
Kegiatan yang digelar di Pendopo Wahyawibawagraha, Sabtu (2/5/2026), difokuskan pada penguatan kualitas sumber daya manusia dan sinkronisasi kebijakan pendidikan berbasis kebutuhan riil di lapangan.
Gus Fawait menegaskan, peringatan Hardiknas tidak boleh berhenti pada simbolik, tetapi harus berdampak langsung. Ia memastikan, kesejahteraan guru tetap menjadi prioritas utama pemerintah daerah.
“Jember menjadi satu-satunya daerah di Jawa Timur yang tidak melakukan pemotongan TPP maupun tunjangan kinerja guru,” tegasnya.
Selain itu, Pemkab Jember juga berkomitmen mengakomodasi seluruh usulan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), baik penuh waktu maupun paruh waktu, sebagai bentuk kepastian status bagi tenaga pendidik.
Dalam arahannya, Gus Fawait menekankan bahwa pendidikan merupakan kunci utama memutus rantai kemiskinan ekstrem di Jember. Ia menyoroti bahwa persoalan kemiskinan berdampak langsung pada tingginya angka stunting serta indikator kesehatan lainnya.
“Selama 10 tahun terakhir, angka kemiskinan di Jember tidak pernah turun di bawah 200 ribu jiwa. Dampaknya serius, mulai dari stunting hingga rendahnya kualitas pendidikan,” ujarnya.
Baca juga: Pemkab Nias Selatan Melaksanakan Upacara Hardiknas Ke-67
Untuk itu, ia menetapkan sejumlah langkah strategis. Guru diminta menjadi teladan di lingkungan sosial, tidak hanya di ruang kelas. Sekolah juga didorong aktif melibatkan orang tua agar terjadi keselarasan pendidikan antara rumah dan sekolah.
Di sisi lain, Fawait menginstruksikan seluruh ASN, termasuk tenaga pendidik, untuk terlibat dalam verifikasi dan validasi (verval) data kemiskinan. Ia menilai langkah ini krusial agar kebijakan pemerintah lebih tepat sasaran.
Ia juga menanggapi kritik di media sosial terkait penugasan verval yang dianggap memberatkan ASN. Menurutnya, narasi tersebut berlebihan dan tidak mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan.
“Beban verval hanya tiga sampai lima rumah. Ini bukan bencana. Mayoritas ASN tetap menjalankan tugas dengan baik,” katanya.
Baca juga: Hardiknas 2026, Dinas Pendidikan Kota Batu Ajak Seluruh Elemen Bangkitkan Generasi Emas
Fawait mengakui, selain kebijakan “manis” seperti tanpa pemotongan TPP, pengangkatan PPPK, hingga fleksibilitas kerja bagi ASN, pemerintah juga harus mengambil kebijakan “pahit” namun berdampak jangka panjang.
“Kalau manis terus bisa diabet. Maka perlu kebijakan yang mungkin terasa berat, tapi menyehatkan, salah satunya verval,” ujarnya.
Melalui pendekatan kolaboratif ini, Pemkab Jember menargetkan penurunan angka kemiskinan secara signifikan dengan menjadikan sektor pendidikan sebagai fondasi utama perubahan.
“Kita harus bersama-sama mengatasi krisis kemiskinan ini. Lewat pendidikan, Jember harus bergerak menuju Jember Baru, Jember Maju,” pungkasnya.rdy
Editor : Redaksi