BIREUEN (Realita.co) – Anggota DPRK Bireuen dari Fraksi PKB, Adnen Nurdin, mendesak Pemerintah Kabupaten Bireuen untuk memastikan pembangunan infrastruktur berjalan terukur dan tepat sasaran. Ia juga memperingatkan Bupati Bireuen agar tidak membiarkan praktik monopoli proyek oleh kelompok tertentu dalam pelaksanaan pembangunan daerah.
Baca juga: Surya Dharma Ingatkan MoU Bulog dan Pemkab Bireuen Jangan Sekadar Seremoni
Sebagai Anggota Komisi IV DPRK Bireuen, Adnen menilai kualitas perencanaan harus menjadi prioritas utama. Menurutnya, setiap belanja pembangunan harus efektif dan memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi serta pelayanan publik di Kabupaten Bireuen.
“Kami tentu mendukung pembangunan daerah. Namun dukungan itu juga harus dibarengi dengan evaluasi yang objektif agar anggaran yang besar benar-benar menghasilkan manfaat yang dirasakan masyarakat,” ujar Adnen kepada wartawan, Senin (11/5/2026).
Saat ini, tantangan utama pembangunan bukan sekadar besaran anggaran. Adnen menekankan pentingnya konektivitas antarwilayah serta perbaikan kondisi jalan, drainase, dan irigasi pertanian. Selain itu, ia menyoroti perlunya pengawasan ketat agar proyek infrastruktur memiliki daya tahan lama.
“Pembangunan tidak boleh berhenti pada tingginya angka realisasi anggaran. Yang lebih penting adalah kualitas pekerjaan, ketepatan sasaran, dan dampaknya terhadap aktivitas ekonomi rakyat,” tegas Adnen.
Lebih lanjut, ia mendorong transaparansi berbasis teknologi agar masyarakat dapat memantau pelaksanaan proyek secara langsung. Baginya, kritik terhadap pemerintah merupakan bagian dari fungsi pengawasan legislatif yang sehat dalam dinamika politik.
Baca juga: Kabar Bireuen Rayakan HUT ke-9, Perkuat Komitmen Indepedensi dan Profesionalisme
“Bupati Mukhlis jangan salah pemahaman, kritik yang kami sampaikan bukan untuk melemahkan Bupati apalagi bentuk penyerangan pribadi. Dinamika politik itu hal yang biasa, kritikan kami menjadi bagian dari fungsi pengawasan agar pembangunan berjalan lebih efektif, efisien, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas,” tegasnya.
Terkait pelaksanaan proyek, Fraksi PKB memperingatkan agar pemerintah memberikan ruang adil bagi seluruh kontraktor lokal. Distribusi pekerjaan, baik melalui tender maupun pengadaan langsung, harus berlangsung sehat tanpa dominasi perusahaan tertentu.
“Dalam pelaksanaan proyek infrastruktur, Bupati harus memperhatikan dan memberdayakan kontraktor lainnya. Jangan sampai ada perusahaan yang memonopoli pekerjaan, baik melalui tender maupun pengadaan langsung. Pembangunan daerah harus menciptakan pemerataan kesempatan usaha,” ungkap Adnen.
Baca juga: Pimpinan Redaksi Juang News Protes Keras Kebijakan Kerja Sama Media Pemkab Bireuen
Adnen mengancam akan mendalami lebih lanjut jika menemukan bukti dominasi proyek oleh segelintir rekanan. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya potensi benturan kepentingan yang merusak iklim kompetisi usaha di Bireuen.
“Kami akan melaksanakan fungsi pengawasan secara ketat untuk memastikan rekanan dan kontraktor lainnya juga diberdayakan. Jika kami menemukan ada perusahaan yang terlalu mendominasi proyek, tentu akan kami dalami lebih lanjut, termasuk kemungkinan adanya benturan kepentingan dengan Bupati Bireuen,” ujarnya.
Sebagai penutup, ia menekankan bahwa keberhasilan pembangunan diukur dari keadilan ekonomi. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) harus membawa manfaat bagi masyarakat luas dan pelaku usaha lokal secara merata.
“APBK adalah uang rakyat. Maka distribusi manfaatnya juga harus dirasakan luas oleh masyarakat dan pelaku usaha daerah, bukan hanya berputar pada nama-nama tertentu,” pungkas Adnen Nurdin. (mis)
Editor : Redaksi