BIREUEN - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Bireuen, Surya Dharma, melontarkan kritik tajam terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Bireuen. Ia menyoroti berbagai kelemahan serius dalam Laporan Akhir Panitia Khusus (Pansus) terhadap LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2025.
“Ini bukan sekadar kekurangan teknis. Ini kegagalan tata kelola yang berdampak langsung pada masyarakat,” tegasnya, Kamis (7/5/2026).
Oleh karena itu, ia menilai capaian pemerintah saat ini tidak sesuai dengan realitas lapangan. Pemerintah daerah terbukti gagal mengelola prioritas program pembangunan.
Salah satu temuan paling fatal adalah rendahnya serapan Belanja Tidak Terduga (BTT). Pemkab Bireuen hanya merealisasikan 25,36 persen anggaran tersebut saat daerah menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi.
“Ketika rakyat butuh negara hadir secara cepat, anggaran justru diam di tempat. Ini bukan sekadar kelalaian, ini kegagalan respons pemerintah daerah dalam situasi darurat,” ujarnya.
Selain itu, Pansus juga menemukan masalah krusial di Dinas Kesehatan. Pemerintah daerah gagal memaksimalkan anggaran, termasuk program sediaan farmasi yang hanya terserap 20,87 persen.
“Kalau anggaran kesehatan saja tidak mampu diserap, maka wajar jika kualitas layanan stagnan. Ini menyangkut nyawa dan keselamatan masyarakat, bukan sekadar angka di atas kertas,” tegasnya.
Sementara itu, tata kelola sampah di Bireuen masih mempertahankan pola lama. Surya menilai pemerintah tidak memiliki konsep modernisasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
“TPA hari ini lebih mirip tempat penumpukan masalah, bukan solusi. Tidak ada konsep pengelolaan modern, tidak ada inovasi, tidak ada keberpihakan pada lingkungan maupun masyarakat sekitar,” kritiknya.
Namun, masalah tidak berhenti pada kegagalan layanan dasar publik. Pemerintah juga belum maksimal menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak yang hanya menyentuh 80,47 persen.
“Setiap saat bicara peningkatan PAD, tapi perangkatnya sendiri tidak disiapkan. Ini bukan sekadar inkonsistensi, ini menunjukkan tidak adanya keseriusan dalam membangun kemandirian fiskal daerah,” tegasnya.
Menyikapi temuan ini, Wakil Ketua DPRK Bireuen menjadikan hasil evaluasi Pansus sebagai sinyal bahaya. Ia menuntut pemerintah daerah segera bertindak dan membuktikan hasil kerjanya.
“Cukup dengan narasi dan pencitraan. Yang dibutuhkan rakyat hari ini adalah kerja nyata. Jika pola ini terus dipertahankan, maka yang dirugikan bukan hanya keuangan daerah, tapi masa depan Bireuen itu sendiri,” ujarnya.
Ia pun memastikan lembaga legislatif akan mengawasi ketat pelaksanaan rekomendasi Pansus ke depannya.
“Ini peringatan keras. Pemerintah daerah harus segera berbenah, atau bersiap menghadapi konsekuensi politik dan publik,” pungkasnya. (mis)
Editor : Redaksi
