KEDIRI (Realita) - KONI Kota Kediri mengadukan minimnya alokasi anggaran olahraga dari APBD kepada DPRD Kota Kediri. Dari kebutuhan anggaran ideal sebesar Rp21 miliar, KONI hanya menerima alokasi sekitar Rp6 miliar untuk tahun anggaran 2026.
Aspirasi tersebut disampaikan dalam audiensi yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi A DPRD Kota Kediri, Rabu (13/5). Pertemuan dipimpin Ketua DPRD Kota Kediri Firdaus dan dihadiri sejumlah anggota dewan, perwakilan Disbudparpora, serta jajaran pengurus KONI Kota Kediri.
Baca juga: Deadlock Pembayaran, DPRD Nilai Ada Upaya Hambat Pembangunan Alun-alun Kediri
Ketua KONI Kota Kediri, Eko Agus Koko, mengatakan kehadiran pihaknya bukan untuk mengeluh, melainkan menjelaskan penggunaan anggaran serta kebutuhan riil pembinaan olahraga di Kota Kediri.
“Kami datang ke sini sebenarnya ingin menyampaikan dan memberikan informasi kepada Dewan terkait penggunaan anggaran KONI. Yang paling penting adalah menunjukkan bahwa anggaran yang diberikan itu digunakan untuk apa saja dan hasilnya seperti apa,” ujarnya.
Menurut Eko, KONI membutuhkan anggaran sekitar Rp20 hingga Rp21 miliar untuk mendukung pembinaan atlet, sarana prasarana, hingga bonus atlet berprestasi. Sementara anggaran sebelumnya disebut hanya sekitar Rp10 miliar dan bonus atlet saja mencapai Rp6,5 miliar.
Ia menyebut masih banyak kebutuhan cabang olahraga yang belum terpenuhi, terutama terkait sarana dan prasarana penunjang latihan atlet.
“Realisasi anggaran yang diterima berbeda dari kebutuhan yang ada. Itu yang membuat kami juga bingung harus bagaimana menyikapinya,” katanya.
Dalam forum tersebut, DPRD juga menyoroti transparansi penggunaan anggaran KONI tahun 2026 sebesar Rp6 miliar. Salah satu anggota dewan menilai anggaran yang benar-benar dapat dikelola hanya sekitar Rp5 miliar, sementara sekitar Rp1 miliar lainnya belum dijelaskan secara rinci penggunaannya.
Baca juga: Fraksi Gerindra DPRD Kota Kediri Kritisi Penyerapan Anggaran Minim hingga Jabatan Sekda Kosong
Ketua DPRD Kota Kediri, Firdaus, menegaskan DPRD mendukung peningkatan prestasi olahraga Kota Kediri, namun seluruh proses pengajuan anggaran harus tetap mengikuti mekanisme resmi pemerintahan daerah.
“Kedatangan panjenengan ke sini hari ini bukan suatu kesalahan. Justru ini menjadi bagian dari proses agar panjenengan semakin memahami ke mana harus berkoordinasi dan bagaimana memperjelas pekerjaan yang dijalankan,” ujar Firdaus.
Ia juga meminta agar seluruh dokumen dan laporan terkait penggunaan anggaran KONI disampaikan kepada DPRD sebagai bahan telaah dan pengawasan.
Sementara itu, perwakilan Disbudparpora menjelaskan bahwa setiap tahun KONI selalu mengajukan proposal anggaran kepada Wali Kota, kemudian diverifikasi sebelum masuk pembahasan tim anggaran pemerintah daerah.
Baca juga: Biaya Perbaikan hingga Rp1 Triliun, Beberapa Kota dan Kabupaten Ajukan Relokasi Gedung DPRD
Dalam audiensi itu juga terungkap bahwa sebelumnya KONI mengajukan anggaran sekitar Rp14,8 miliar. Namun setelah proses verifikasi dan penyesuaian kemampuan keuangan daerah, anggaran yang disetujui hanya sekitar Rp6 miliar.
Meski demikian, DPRD menyebut selama ini pihaknya tidak pernah memangkas anggaran yang diajukan melalui Disbudpar. Bahkan dalam beberapa kesempatan, DPRD mengaku turut menambahkan alokasi anggaran olahraga.
DPRD pun menyarankan agar ke depan komunikasi dan audiensi terkait penganggaran dilakukan bersama Disbudpar agar pembahasan lebih jelas dan menghasilkan rekomendasi resmi.nia
Editor : Redaksi