KEDIRI (Realita) - Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati memaparkan enam tantangan strategis pembangunan daerah dalam forum Rembug dan Bincang-Bincang Otonomi Daerah antar Kepala Daerah dan Kementerian Dalam Negeri (REBOAN), Rabu (13/5/2026).
Baca juga: Pemkot Kediri Benahi Data DTSEN untuk Cegah Salah Sasaran Bansos
Dalam forum daring tersebut, wali kota yang akrab disapa Mbak Wali itu menyampaikan berbagai persoalan yang masih dihadapi Kota Kediri, mulai dari pendidikan, layanan kesehatan, program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga pengelolaan sampah.
Tantangan pertama yang disampaikan yakni penurunan pendapatan transfer yang berdampak pada pelayanan dasar masyarakat. Di sektor pendidikan, Pemkot Kediri masih menghadapi banyak sekolah yang membutuhkan perbaikan sarana dan prasarana.
“Tahun ini sekitar enam sekolah direnovasi, sementara masih ada 188 sekolah yang perlu perbaikan,” ujarnya.
Di bidang kesehatan, dari sembilan Puskesmas yang ada di Kota Kediri, baru tiga yang membuka layanan 24 jam. Pemkot berharap seluruh Puskesmas dapat melayani masyarakat selama 24 jam, terutama saat musim penghujan ketika angka penyakit meningkat.
Selain itu, Mbak Wali juga menyoroti aturan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Saat ini belanja pegawai Kota Kediri masih berada di angka 36,7 persen, sementara ketentuan pemerintah maksimal 30 persen.
“Kami mohon arahan bagaimana solusi yang bisa dilakukan dari Kemendagri,” katanya.
Persoalan lain yang turut menjadi perhatian yakni program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemkot Kediri memiliki kewenangan dalam pengawasan mutu dan keamanan pangan, namun terkendala keterbatasan anggaran untuk melakukan uji laboratorium secara rutin pada seluruh SPPG.
Baca juga: Video Lama Cak Nun Viral Lagi, Pengunjung Situs Adan-Adan Kediri Naik hingga 10 Kali Lipat
Selain itu, pemerintah daerah juga menerima berbagai masukan masyarakat terkait porsi menu MBG yang dianggap terlalu sedikit, meski menurut ahli gizi telah memenuhi standar kebutuhan gizi.
Pada sektor ekonomi kerakyatan, Pemkot Kediri juga menghadapi tantangan dalam pengelolaan aset Program Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP). Saat ini terdapat 46 gerai KKMP di Kota Kediri dan tiga di antaranya telah siap beroperasi lengkap dengan kendaraan operasional.
“Dibutuhkan sinkronisasi bersama kementerian atau lembaga terkait terkait pencatatan aset gerai maupun kendaraan operasional,” jelasnya.
Baca juga: Mbak Wali Soroti Tantangan Guru di Era Gadget, Dorong Pembelajaran TK Lebih Menyenangkan
Mbak Wali juga menyoroti persoalan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B). Berdasarkan aturan terbaru pemerintah pusat, Kota Kediri masih perlu menambah luas lahan LP2B, sementara ketersediaan lahan di wilayah perkotaan cukup terbatas.
Terakhir, persoalan sampah menjadi tantangan besar yang dihadapi Kota Kediri. Saat ini volume sampah harian mencapai sekitar 150 ton per hari dan pengelolaannya masih menggunakan sistem sanitary landfill.
“Sarana dan prasarana pengelolaan sampah belum maksimal, serta kesadaran masyarakat mengelola sampah dari rumah belum optimal,” ungkapnya.
Dalam forum tersebut, Pemkot Kediri juga meminta arahan kepada pemerintah pusat terkait solusi pengelolaan sampah berbasis waste to energy dan penguatan sarana prasarana pendukung.
Editor : Redaksi