PONOROGO (Realita)— Jagat pendidikan di Kabupaten Ponorogo memasuki tahun ajaran baru mendadak geger. Hal ini dipicu beredarnya kabar adanya tarikan liar alias pungutan khusus dalam proses penerimaan peserta didik baru di salah satu Sekolah Menengah Atas (SMA) negeri favorit di Bumi Reog.
Tak main-main, nominal yang dipatok mencapai puluhan juta rupiah demi meloloskan calon siswa.
Hal ini diungkapkan oleh salah satu anggotq Dewan Pendidikan Ponorogo Hadi Santoso. Ia mengatakan, pihaknya telah menerima laporan dari masyarakat terkait praktik transaksional yang mencederai dunia pendidikan tersebut.
" Saya mendengar kabar seperti ini sebenarnya cukup prihatin untuk pendidikan di Kota Ponorogo, terutama untuk sekolah menengah atas favorit,” ujarnyq, Kamis (25/06/2026).
Hadi mengaku, berdasarkan informasi yang dihimpun dari salah satu wali murid yang identitasnya dirahasiakan, besaran uang "pelicin" untuk bisa masuk ke sekolah favorit tersebut dipatok bervariasi, mulai dari belasan hingga dua puluh juta rupiah.
“ Saya dapat kabar dari salah satu wali murid yang memang enggan disebut namanya, itu menyebutkan bahwasanya ada penerimaan sekarang ini ada tarikan khusus dari angka 13 juta sampai 20 juta," ungkapnya.
Hadi mengaku, oknum DPRD Ponorogo diduga juga ikut terlibat dalam praktik haram ini. Oknum legislator tersebut diduga bertindak sebagai pemegang kendali atau "pemain" dalam meloloskan sejumlah siswa. Setidaknya ada sekitar 7 hingga 8 anak yang diduga masuk melalui jalur tarikan khusus tersebut.
"Informasi itu perlu kami dalami, apalagi yang saya dengar dari orang tersebut adalah ada anggota dewan DPRD Kabupaten Ponorogo yang bermain seperti itu," tambahnya.
Menyikapi laporan yang sangat sensitif ini, Dewan Pendidikan Ponorogo menegaskan tidak akan tinggal diam. Pihaknya akan melakukan kroscek terkait hal tersebut. Jika dalam investigasi nanti ditemukan bukti kuat yang membenarkan adanya kongkalikong dan pungli tersebut, pihaknya tidak akan segan-segan membuka kasus ini ke publik secara transparan serta mendorong sanksi tegas bagi siapapun yang terlibat.
"Kami sebagai anggota Dewan Pendidikan Ponorogo tidak serta-merta langsung percaya, tapi kami akan melakukan investigasi kebenaran itu. Kalau sudah memang ada kebenarannya, sudah kita menemukan, kita baru berani akan jumpa pers dengan teman-teman wartawan. Akan kita buka semuanya," tegas Hadi.
Di akhir keterangannya, Hadi mendesak agar tata kelola penerimaan siswa baru, khususnya di SMA Negeri favorit di Ponorogo, dilakukan secara transparan dan bersih dari praktik koruptif. Ia juga meminta pihak sekolah untuk lebih mawas diri dan berhati-hati.
“Itu (sanksi) pasti. Jadi saya berharap pendidikan di Ponorogo, mohon anak SMA ini SMA Negeri favorit lebih berhati-hati. Harus transparan," pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, redaksi masih terus berupaya melakukan konfirmasi ke pihak Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Cabang Ponorogo guna mendapatkan klarifikasi lebih lanjut atas dugaan pungutan liar tersebut.znl
Editor : Redaksi
