JEMBER (Realita) - Pemerintah Kabupaten Jember kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Predikat tertinggi dalam audit keuangan negara itu diterima dalam agenda penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Jawa Timur, Jumat (29/5/2026).
Bupati Jember, Gus Fawait, hadir langsung dalam agenda penyerahan LHP tersebut bersama jajaran pemerintah daerah. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan apresiasi kepada Kepala Perwakilan BPK RI Jawa Timur beserta seluruh tim auditor yang telah melaksanakan proses pemeriksaan secara profesional, objektif, dan penuh ketelitian.
Baca juga: Satgas MBG Temukan Pelanggaran SOP SPPG di Jember
“Kami sangat mengapresiasi koreksi, masukan, serta rekomendasi konstruktif yang diberikan oleh tim BPK selama proses pemeriksaan. Kerja keras ini menuntut profesionalisme dan ketelitian yang luar biasa,” ujar Gus Fawait.
Menurutnya, keberhasilan mempertahankan opini WTP bukan hasil kerja satu pihak semata, melainkan buah sinergi antara eksekutif, legislatif, serta seluruh aparatur pemerintah daerah yang terlibat dalam tata kelola dan penatausahaan keuangan.
Ia menyebut fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Jember berjalan harmonis dan menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas pengelolaan anggaran daerah. Selain itu, kedisiplinan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) beserta aparatur sipil negara (ASN) dalam menyusun laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) turut menjadi faktor penentu capaian tersebut.
Gus Fawait menegaskan bahwa opini WTP bukan sekadar penghargaan administratif atau simbol keberhasilan formalitas semata. Lebih dari itu, capaian tersebut dinilai sebagai indikator bahwa sistem pengelolaan keuangan di lingkungan Pemkab Jember berjalan secara transparan dan akuntabel.
Baca juga: Pemkab Jember Kerahkan Tim Ahli Awasi SPPG, Pengawasan Program MBG Diperketat
“Ini buah dari kerja keras, kecerdasan, dan keikhlasan seluruh elemen penatausahaan keuangan daerah. Capaian ini juga menunjukkan bahwa komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas di Jember telah membumi, bukan lagi sekadar jargon politik,” katanya.
Meski kembali meraih opini tertinggi dari BPK, Gus Fawait mengingatkan seluruh jajarannya agar tidak cepat merasa puas. Ia menilai tantangan terbesar bukan hanya meraih WTP, melainkan mempertahankan kualitas tata kelola keuangan secara konsisten dari tahun ke tahun.
Ia juga mengakui masih terdapat sejumlah catatan dalam hasil pemeriksaan BPK yang harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Karena itu, Pemkab Jember berkomitmen menyelesaikan seluruh rekomendasi yang tertuang dalam LHP secara tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.
Baca juga: Pemkab Jember Awasi Ketat 209 SPPG, Antisipasi Keracunan dalam Program Makan Bergizi Gratis
“Mempertahankan kualitas tata kelola keuangan harus menjadi budaya kerja sehari-hari. Kami akan terus melakukan evaluasi dan perbaikan agar pengelolaan anggaran semakin efektif, efisien, dan tepat sasaran,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Gus Fawait menekankan bahwa tujuan utama pengelolaan APBD bukan sekadar memperoleh opini WTP, melainkan memastikan setiap anggaran yang dikeluarkan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Tujuan akhir kita yang paling hakiki adalah memastikan setiap rupiah dalam APBD Jember benar-benar mengalir dan memberikan dampak konkret bagi pembangunan, kemakmuran, serta kesejahteraan seluruh masyarakat Jember,” pungkasnya.
Editor : Redaksi