JAKARTA (Realita)- Koalisi Masyarakat Sipil yang tergabung dalam DE JURE, Imparsial, Centra Initiative, Raksha Initiative, HRWG, Indonesia Risk Center, dan SETARA Institute menyampaikan duka cita atas meninggalnya dua calon petugas Koperasi Merah Putih saat mengikuti Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Tahun 2026.
“Kasus ini semakin menunjukkan tidak tepatnya sistem pendidikan militer diterapkan secara serampangan untuk warga sipil. Apalagi, tidak ada hubungan sama sekali antara profesionalisme kerja menjalankan tugas koperasi dengan pelatihan militer,” ujar Direktur Imparsial Ardi Manto Adiputra dalam siaran pers yang diterima Realita.co, Jumat (26/6/2026)
Baca juga: Baru Selesai Dibangun, Jalan Kedaleman Amblas Diduga Akibat Pembangunan Koperasi Merah Putih
Kritik Pelibatan TNI Jauh dari Tugas Koperasi
Koalisi Masyarakat Sipil juga mengkritik keras indikasi pelibatan TNI yang dinilai terlalu jauh dalam pelaksanaan Program Koperasi Desa Merah Putih. Menurut Koalisi Masyarakat Sipil, hal itu bertentangan dengan UU TNI terkait Operasi Militer Selain Perang/OMSP.
“Proyeksi koperasi memang seharusnya dilaksanakan melalui manajemen profesional dan modern,” kata Ardi.
Bhatara Ibnu Reza dari DE JURE menyebut program Koperasi Desa Merah Putih sudah cacat sedari awal karena dijalankan dengan pendekatan serba militer.
“Ini akan merusak esensi sistem perkoperasian yang seharusnya dijalankan berdasarkan kebutuhan anggota. Program KDMP ini membuka celah lebar terjadinya penyimpangan yang tak tersentuh oleh hukum,” ucap Bhatara.
Ia menambahkan, hingga saat ini sistem peradilan militer belum direformasi dan anggota TNI masih tidak tunduk pada peradilan sipil.
Tuntut Investigasi dan Hentikan Agenda Militerisasi Sipil
Baca juga: Tanpa Komunikasi Warga, Lurah Klegen Serahkan Kunci Fasum Bumi Antariksa, RT-RW Setempat Mundur
Atas kematian dua peserta pelatihan, Koalisi mendesak investigasi dan penegakan hukum terhadap pelaku maupun struktur komando penyelenggara.
“Ini harus dipertanggungjawabkan secara hukum karena hilangnya nyawa di bawah kendali panitia seleksi dan penyelenggara pelatihan. Sudah semestinya program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih ditinjau ulang untuk dihentikan mengingat banyak masalah yang timbul,” tandasnya.
Koalisi juga mendesak pelatihan dasar kemiliteran di program koperasi desa merah putih dihentikan, termasuk agenda-agenda militerisasi sipil lainnya.
Komisi I DPR Minta Evaluasi Latsarmil
Sebelumnya, Komisi I DPR RI meminta program Latihan Dasar Militer/Latsarmil untuk peserta SPPI KDKMP dan KNMP dievaluasi. Dua peserta SPPI calon manajer KDKMP dan KNMP dilaporkan meninggal dunia saat Latsarmil karena sakit heat stroke.
Baca juga: Purbaya: Dana Desa Baru Bisa Cair Jika Pemda Miliki Kopdes, Ini Penjelasannya
Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDIP TB Hasanuddin mengatakan, calon peserta harus dicek kesehatannya terlebih dahulu agar siap menjalani kegiatan fisik di cuaca panas.
“Saya belum tahu materi pelajarannya. Nanti kita tanyakan, apakah itu hanya sebagian kecil, baris-berbaris, pakai helm, bawa senjata, nembak, atau hanya itu. Jadi kita harus cek dulu,” kata TB Hasanuddin dikutip dari RMOL.ID di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (24/6/2026) kemarin.
Ia menilai baris-berbaris untuk tata tertib boleh saja, namun yang paling penting adalah pelatihan manajemen koperasi.
“Kalau dihentikan saya kira tujuannya baik, melatih mereka menjadi manajer koperasi desa. Ya mungkin materinya saja, kemiliteran dalam konteks latihan menembak, baris-berbaris, panas-panasan dikurangi. Lebih baik diberikan pelatihan tentang manajemen sebuah koperasi,” pungkasnya.(Ang)
Editor : Redaksi