SURABAYA – Dominasi konten ucapan hari besar, peringatan nasional, hingga kegiatan seremonial pada media sosial Pasar Induk Modern Puspa Agro mendapat sorotan dari kalangan akademisi.
Minimnya informasi mengenai aktivitas perdagangan, capaian kinerja, maupun perkembangan operasional pasar dinilai berpotensi menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.
Sosiolog Universitas Negeri Trunojoyo Madura, Bagus Irawan, menilai media sosial lembaga publik seharusnya tidak hanya menjadi ruang formalitas, melainkan juga sarana akuntabilitas kepada masyarakat.
Dalam perspektif sosiologi komunikasi, menurut Bagus, media sosial organisasi dapat dipahami sebagai “panggung depan” (front stage) sebagaimana dikemukakan dalam teori dramaturgi. Melalui ruang digital tersebut, lembaga menampilkan identitas, aktivitas, dan kinerjanya kepada publik.
“Dominasi ucapan hari besar dan ucapan selamat menunjukkan adanya upaya menjaga citra kesopanan sosial dan kehadiran formal organisasi. Namun apabila tidak diimbangi dengan informasi mengenai kinerja dan manfaat yang dihasilkan, media sosial dapat kehilangan fungsi komunikasinya,” ujar Bagus saat dihubungi melalui pesan WhatsApp oleh Realita.co, Sabtu (27/6/2026).
Menurutnya, kondisi tersebut dapat dipahami sebagai bentuk ritualisme birokrasi, yakni ketika organisasi lebih banyak menjalankan rutinitas komunikasi yang bersifat seremonial dibandingkan menghadirkan informasi yang dibutuhkan masyarakat.
“Organisasi akhirnya terjebak pada prosedur komunikasi standar, seperti mengucapkan selamat atau memperingati hari besar, tetapi melupakan tujuan utama komunikasi publik, yakni memberikan informasi yang bernilai bagi pemangku kepentingan seperti petani, pedagang, dan masyarakat,” katanya.
Bagus menegaskan bahwa media sosial BUMD saat ini tidak lagi dapat dipandang sekadar sebagai sarana promosi. Di era digital, media sosial telah berkembang menjadi instrumen akuntabilitas sosial.
“Sebagai entitas yang menggunakan dana publik, BUMD memiliki kontrak sosial untuk menunjukkan bagaimana sumber daya yang dimiliki dikonversi menjadi manfaat nyata. Media sosial menjadi salah satu instrumen penting untuk menyampaikan hal tersebut,” jelasnya.
Ia menambahkan, kepercayaan publik tidak dibangun melalui banyaknya unggahan seremonial, melainkan melalui konsistensi antara narasi yang disampaikan dengan kondisi nyata di lapangan.
Menurut Bagus, masyarakat membutuhkan informasi mengenai aktivitas perdagangan, jumlah pedagang yang beroperasi, tingkat okupansi, program pengembangan pasar, hingga berbagai capaian yang dapat diukur.
“Kepercayaan publik lahir dari kesesuaian antara klaim dan kenyataan. Jika yang ditampilkan hanya ucapan dan seremoni, maka dialog dengan masyarakat tidak akan terbangun,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa minimnya publikasi mengenai kinerja dapat memunculkan stigma bahwa organisasi sedang mengalami stagnasi.
Baca juga: Pakar Hukum Desak Dilakukan Audit Menyeluruh ke Puspa Agro, Aparat Diminta Lakukan Pulbaket
“Ketika tidak ada konten mengenai kinerja, masyarakat dapat menafsirkan bahwa tidak ada aktivitas yang signifikan. Dalam logika digital, ketiadaan informasi mengenai kinerja sering kali dianggap sebagai ketiadaan kinerja itu sendiri,” katanya.
Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi memunculkan persepsi mengenai ketidakefisienan organisasi dan memicu berbagai spekulasi di tengah masyarakat.
“Kurangnya publikasi mengenai capaian dan aktivitas operasional dapat memicu kecurigaan publik mengenai adanya persoalan internal atau ketidakmampuan manajemen dalam mencapai target yang ditetapkan,” pungkasnya.
Sorotan terhadap media sosial Puspa Agro muncul seiring masih adanya pertanyaan publik mengenai optimalisasi kawasan pasar yang selama ini mendapat dukungan investasi daerah dalam jumlah besar. Di tengah tuntutan keterbukaan informasi, masyarakat dinilai membutuhkan data dan informasi mengenai kinerja serta manfaat yang dihasilkan pasar tersebut bagi pelaku usaha dan masyarakat luas.tyan
Editor : Redaksi