JAKARTA (Realita)- Mantan Ketua KPK, Agus Rahardjo, dan mantan Menteri ESDM, Sudirman Said, blak-blakan membongkar borok tata kelola pemerintahan saat ini yang dinilai mengalami kemunduran serius sejak reformasi 1998.
Dalam diskusi di Universitas Harkat Negeri (UHN), Kamis (25/6), Agus Rahardjo menyuarakan kegelisahannya. Lembaga-lembaga benteng reformasi seperti KPK, PPATK, MK, hingga KY dinilai mulai kehilangan taringnya.
"Nepotisme terjadi di mana-mana, korupsi di semua lapis dan sektor. Kehancuran tata kelola bermula dari kepemimpinan yang mengabaikan integritas," tegas Agus Rahardjo.
Agus juga menyentil Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang stagnan di angka 34—kalah telak dari Singapura (84), Brunei (65), dan Malaysia (51). Salah satu biang keroknya? Revisi UU KPK yang mengebiri independensi lembaga antirasuah tersebut dan menempatkannya di bawah kendali eksekutif.
Tak kalah pedas, Sudirman Said melayangkan kritik menohok. Ia tanpa ragu menyebut era pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo sebagai periode terburuk dalam konteks tata kelola pemerintahan.
Menurut Sudirman, Indonesia saat ini sedang sekarat karena dihantam tiga krisis sekaligus:
- Defisit Moralitas & Etika Bernegara
- Defisit Intelektual
- Defisit Spiritual
"Rusak strukturnya, rusak orangnya, dan rusak kulturnya," cetus Sudirman.
Ia menambahkan, akar dari semua kekacauan ini adalah gagalnya kepemimpinan nasional dalam memberikan keteladanan. Sebagai solusi keluar dari krisis, Sudirman menawarkan tiga model kepemimpinan: institusional, kolektif, dan intrinsik.
Kini, Agus Rahardjo menyerukan agar masyarakat sipil dan dunia akademik tidak tinggal diam dan segera bergerak menyelamatkan sisa-sisa hasil reformasi.
Editor : Redaksi