SIDOARJO (Realita)– Gelontoran dana ratusan miliar rupiah dari APBD Jawa Timur untuk membangun Pasar Induk Puspa Agro kembali menjadi sorotan.
Di tengah kondisi pasar yang masih sepi, banyak kios tutup, dan aktivitas perdagangan yang belum menggeliat, publik mempertanyakan ke mana arah pengelolaan kawasan yang sejak awal digadang-gadang menjadi pusat agrobisnis terbesar di Indonesia itu.
Berdasarkan berbagai data, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah mengucurkan penyertaan modal, investasi, dan belanja APBD yang nilainya mencapai sekitar Rp585 miliar. Dana tersebut digunakan untuk penyertaan modal perusahaan, pembangunan kawasan seluas 47 hektare, infrastruktur, hingga dukungan akses menuju kawasan Puspa Agro.
Namun, besarnya investasi itu dinilai belum berbanding lurus dengan kondisi di lapangan. Banyak lapak dilaporkan kosong, sejumlah bangunan terbengkalai, dan aktivitas perdagangan jauh dari harapan.
Persoalan semakin mengundang tanda tanya setelah Komisi C DPRD Jawa Timur menyebut Puspa Agro telah memperoleh keuntungan. Pernyataan itu justru memicu pertanyaan publik mengenai sumber keuntungan tersebut, mengingat kondisi pasar masih tampak lesu.
Di sisi lain, Direktur Utama PT Jatim Grha Utama (JGU), Mirza Muttaqien, belum memberikan penjelasan kepada media.
Pada Jumat (26/6/2026), wartawan telah mengirimkan sejumlah pertanyaan melalui WhatsApp mengenai kondisi Puspa Agro, penggunaan penyertaan modal daerah, kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), hingga sumber keuntungan yang disebut DPRD. Namun hingga berita ini disusun, tidak ada jawaban maupun klarifikasi dari pihak PT JGU.
Sorotan juga mengarah kepada Ketua Pansus BUMD DPRD Jawa Timur, Agung Mulyono, yang dinilai belum memberikan penjelasan tegas mengenai kondisi Puspa Agro. Situasi tersebut memunculkan kesan saling lempar tanggung jawab di tengah tuntutan publik akan transparansi penggunaan uang rakyat.
Padahal, sebelumnya sejumlah anggota DPRD Jawa Timur juga pernah mengkritik Puspa Agro yang dinilai belum optimal dan membebani keuangan daerah. DPRD bahkan pernah merekomendasikan restrukturisasi sejumlah anak perusahaan BUMD serta evaluasi operasional sebagai langkah perbaikan.
Selain penyertaan modal sekitar Rp350 miliar yang kemudian berkembang hingga total investasi sekitar Rp585 miliar, Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga mengalokasikan sekitar Rp20 miliar dalam Perubahan APBD 2020 untuk pembebasan lahan akses Jalan Raya Kletek menuju Puspa Agro. Bahkan sempat diwacanakan pembangunan akses tol dengan estimasi anggaran sekitar Rp200 miliar.
Besarnya dana tersebut membuat masyarakat mempertanyakan tingkat pengembalian investasi dan kontribusi Puspa Agro terhadap PAD Jawa Timur.
Kekecewaan masyarakat pun semakin menguat. Sutrisno (52), warga Desa Jemundo, Kecamatan Taman, Sidoarjo, mengatakan kondisi Puspa Agro sudah bertahun-tahun tidak menunjukkan perubahan berarti.
"Kalau memang sudah untung, untungnya dari mana? Kami yang setiap hari lewat melihat sendiri banyak kios tutup. Yang dibutuhkan masyarakat sekarang bukan klaim, tetapi penjelasan. Jangan diam saja seolah tidak ada masalah," ujarnya, Kamis (02/07/2026)
Senada, Rina (34), warga Surabaya Barat, menilai sikap pejabat yang memilih bungkam justru memperbesar kecurigaan publik.
"Uang yang dipakai itu uang rakyat. Kalau kondisinya bagus tentu masyarakat ikut bangga. Tapi kalau kenyataannya sepi lalu pejabat dan pengelolanya memilih diam, wajar kalau masyarakat kecewa. Jangan terkesan saling menutupi," katanya.
Sementara itu, Ahmad Fauzi (41), warga Surabaya Selatan, mengaku heran dengan lambannya respons para pemangku kebijakan.
"Yang membuat masyarakat kesal bukan hanya kondisi Puspa Agro, tetapi karena pejabat yang seharusnya memberi penjelasan justru bungkam. Kesannya seperti masalah ini dibiarkan begitu saja. Publik berhak tahu ke mana ratusan miliar uang daerah digunakan dan apa hasilnya," tuturnya.tyan
Editor : Redaksi