SIDOARJO (Realita)– Gelontoran dana ratusan miliar rupiah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Timur untuk membangun Pasar Induk Puspa Agro kembali menjadi sorotan.
Besarnya investasi pemerintah daerah tersebut kini berhadapan dengan realitas kawasan yang dinilai belum mampu menunjukkan geliat perdagangan sesuai cita-cita awal pembangunan.
Baca juga: Kondisinya Kumuh, Lengang dan Mangkrak, tapi DPRD Jatim Klaim Kinerja Puspa Agro Makin Baik
Puspa Agro yang berada di Desa Jemundo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, sejak awal digadang-gadang menjadi pusat agrobisnis sekaligus pasar induk terbesar di Jawa Timur. Namun, kondisi di lapangan masih menyisakan sejumlah persoalan, mulai dari kios yang tidak aktif hingga sejumlah bangunan dan area yang belum termanfaatkan secara optimal.
Berdasarkan berbagai data yang dihimpun, total dana yang dikucurkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui penyertaan modal, investasi dan belanja APBD untuk Puspa Agro disebut mencapai sekitar Rp585 miliar.
Dana tersebut antara lain digunakan untuk penyertaan modal perusahaan, pembangunan kawasan, fasilitas perdagangan, infrastruktur, serta berbagai sarana pendukung kawasan yang luasnya mencapai sekitar 50 hektare.
Besarnya anggaran yang telah dikeluarkan tersebut kemudian memunculkan pertanyaan besar, sejauh mana efektivitas pengelolaan Puspa Agro dan apakah investasi ratusan miliar tersebut telah memberikan manfaat sesuai dengan tujuan awal pembangunannya?
Direktur PT Puspa Agro, Agus Muslimin, mengakui bahwa sejak awal Puspa Agro memang dibebani sejumlah misi, salah satunya membangun mekanisme pasar yang memungkinkan petani dapat berjualan secara langsung.
Menurut Agus, saat ditemui Realita.co di kantornya (Gedung Tani Pasar Puspa Agro) pada, Selasa (04/08/2026), persoalan sepinya pasar ternyata tidak mudah diselesaikan. Sebab, tidak seluruh petani memiliki kemampuan untuk menjalankan aktivitas perdagangan secara langsung di pasar.
“Pasar ini seluas 50 hektare. Yang terbangun fasilitasnya, gedung-gedung ini semua, sekitar 25 hektare. Awal peresmian luar biasa. Semua orang datang,” ujar Agus.
Namun, menurut dia, persoalan mulai muncul dalam perjalanan pengelolaan kawasan. Puspa Agro tidak hanya dituntut menjadi tempat perdagangan, tetapi juga menjalankan berbagai misi, termasuk mempertemukan petani secara langsung dengan pasar.
“Kalau ngomong market, harapannya petani langsung di pasar. Tapi itu susah,” katanya.
Agus menjelaskan, komoditas yang diperdagangkan di kawasan tersebut cukup beragam, mulai dari sayuran, buah-buahan, ikan, palawija hingga beras. Konsep awalnya, petani diharapkan dapat turun langsung menjual hasil pertanian mereka kepada konsumen maupun pedagang.
Namun, konsep tersebut tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan.
“Harapannya petani langsung turun. Tapi petani itu nggak semua memiliki kemampuan berdagang,” jelasnya.
Menurut Agus, kondisi tersebut membuat sebagian besar pelaku perdagangan yang bertahan di Puspa Agro saat ini justru berasal dari kalangan pedagang, bukan petani.
“Kalau ngomong market, berarti petani dan pedagang harapannya bisa berdagang langsung di sini. Nah, itu yang tidak bisa sampai sekarang,” ungkapnya.
Dari seluruh pelaku yang ada, Agus menyebut hanya terdapat sekitar tiga pihak yang benar-benar menjalankan konsep farmer market, yakni memiliki lahan sekaligus melakukan aktivitas perdagangan di Puspa Agro.
“Baru hanya tiga yang benar-benar farmer market. Itu memang punya lahan sekaligus berdagang di sini,” katanya.
Ketiga pelaku tersebut bergerak di sektor sayuran. Sementara untuk komoditas lain, termasuk beras, konsep petani datang langsung ke pasar belum berjalan sebagaimana harapan awal.
“Petani-petani yang lain sudah nggak ada. Semua yang ada di sini murni pedagang,” tegas Agus.tyan
Editor : Redaksi