Akademisi UIN KHAS Jember Dukung Program Home Care, Minta Tepat Sasaran dan Terus Dievaluasi

realita.co
Akademisi UIN KHAS Jember, Achmad Hasan Basri.

JEMBER (Realita) - Program Home Care yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Jember mendapat dukungan dari kalangan akademisi.

Layanan kesehatan berbasis kunjungan ke rumah dinilai dapat memperluas akses pelayanan bagi masyarakat kurang mampu dan kelompok rentan yang selama ini kesulitan menjangkau fasilitas kesehatan.

Baca juga: Ramai Isu Tunggakan PBB Rp6 Miliar, Bapenda Jember Tegaskan Informasi Tak Sesuai Fakta

Akademisi UIN KHAS Jember, Achmad Hasan Basri, mengatakan program tersebut merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam memenuhi hak masyarakat atas layanan kesehatan. Menurutnya, manfaat program akan optimal jika pelaksanaannya dilakukan secara profesional, transparan, dan berkelanjutan.

"Saya mendukung Program Home Care selama benar-benar ditujukan bagi masyarakat yang membutuhkan dan dijalankan secara tepat sasaran," ujar Achmad Hasan Basri, Selasa (04/08/2026).

Ia menilai pelayanan kesehatan yang dilakukan langsung di rumah pasien akan sangat membantu lansia, penyandang disabilitas, pasien dengan mobilitas terbatas, hingga masyarakat yang terkendala biaya maupun akses menuju fasilitas kesehatan.

Baca juga: Dekopinda Ajak UMKM Jember Bergabung dengan Koperasi, Dinilai Jadi Kunci Perkuat Usaha

Namun, ia mengingatkan agar pemerintah tetap menjaga kualitas pelayanan. Kompetensi tenaga kesehatan, standar pelayanan medis, serta sistem rujukan harus menjadi perhatian agar layanan yang diberikan tetap sesuai kaidah medis.

"Pelayanan di rumah merupakan langkah yang baik, tetapi kualitas layanan, kompetensi tenaga kesehatan, dan sistem rujukan harus tetap sesuai standar medis," katanya.

Baca juga: Bupati Jember Tegaskan Dana Talangan Rp786 M Bukan Karena Kas Minus, Sebut Strategi Percepat Pembangunan

Dalam pandangannya, Program Home Care juga dapat menjadi implementasi keadilan sosial apabila mampu menghadirkan pemerataan akses kesehatan, terutama bagi masyarakat yang selama ini menghadapi hambatan ekonomi maupun geografis.
Ia menambahkan, prinsip tersebut sejalan dengan kaidah fikih Tasarruful imam 'ala ar-ra'iyyah manuthun bil mashlahah, yang bermakna kebijakan seorang pemimpin harus berorientasi pada kemaslahatan rakyat.

"Evaluasi perlu dilakukan secara berkala agar program ini terus diperbaiki dan manfaatnya semakin dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan," pungkasnya.rdy

Editor : Redaksi

Politik & Pemerintahan
Trending Minggu Ini
Berita Terbaru