JEMBER (Realita) - Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Jember mendorong Pemerintah Kabupaten Jember memastikan pembangunan infrastruktur tidak hanya terkonsentrasi di kawasan perkotaan.
Pemerataan pembangunan hingga pelosok desa dan dusun dinilai menjadi kebutuhan mendesak yang harus masuk dalam prioritas anggaran daerah.
Baca juga: Petani Jember Laporkan Dugaan Penyerobotan Sawah yang Diggarap Selama 26 Tahun
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Jember, Ardi Pujo Prabowo, mengatakan aspirasi mengenai minimnya infrastruktur dasar masih banyak disampaikan masyarakat desa. Kondisi tersebut, menurutnya, menunjukkan perlunya keberpihakan anggaran terhadap kebutuhan warga di wilayah pinggiran.
Fraksi Gerindra juga menyoroti tambahan dana transfer dari pemerintah pusat yang masuk dalam pembahasan P-APBD 2026. Dana tersebut didorong agar diarahkan untuk mempercepat pembangunan jalan serta penerangan jalan umum (PJU), terutama di wilayah pedesaan yang selama ini belum mendapatkan pembangunan secara memadai.
“Kami di Fraksi Gerindra berkomitmen penuh agar anggaran daerah atau APBD betul-betul berpihak kepada kepentingan publik. Tambahan dana transfer pada P-APBD 2026 dari pemerintah pusat kepada Pemkab Jember, Fraksi Gerindra mendorong agar digunakan untuk pembangunan infrastruktur baik jalan maupun penerangan jalan di pedesaan yang selama ini belum mendapatkan pembangunan,” ujar Ardi Pujo Prabowo, Kamis (13/8/2026).
Menurut Ardi, kebutuhan infrastruktur yang paling banyak dikeluhkan masyarakat berada di kawasan pinggiran, termasuk sejumlah wilayah Jember Selatan. Perbaikan jalan utama dan penambahan PJU disebut menjadi dua kebutuhan yang harus mendapatkan perhatian karena berkaitan langsung dengan aktivitas masyarakat.
Bagi warga yang berprofesi sebagai petani, pedagang hingga nelayan, kondisi jalan dan penerangan sangat menentukan kelancaran mobilitas. Infrastruktur yang memadai dinilai bukan sekadar fasilitas fisik, tetapi juga menjadi penunjang aktivitas ekonomi masyarakat yang berlangsung sejak pagi hingga malam hari.
Baca juga: Pemkab Jember Tertibkan Puluhan Banner dan Baliho Ilegal, Sasar Jalan Utama hingga Kawasan Kampus
Ardi menilai langkah pemerintah daerah dalam mengupayakan alokasi anggaran pembangunan melalui Dana Alokasi Umum (DAU) maupun skema pembiayaan yang transparan perlu diapresiasi. Namun, pelaksanaannya tetap harus diarahkan pada program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Langkah ini berorientasi pada kemanfaatan nyata bagi masyarakat. Ketika infrastruktur desa terbangun dan penerangan jalan memadai, mobilitas warga menjadi lancar dan perekonomian warga di pelosok akan terangkat,” tambahnya.
Selain infrastruktur, Fraksi Gerindra juga menyatakan pada prinsipnya mendukung skema dana talangan untuk tahun anggaran 2027, terutama jika diarahkan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit pemerintah serta mendukung pemerataan pembangunan.
Baca juga: Jember Jadi Panggung Marching Band Dunia, IJMC 2026 Hadirkan Peserta Thailand
Meski demikian, Fraksi Gerindra menegaskan fungsi pengawasan DPRD tetap akan dijalankan. Setiap skema pembiayaan pembangunan, termasuk dana talangan, harus dipastikan memiliki mekanisme yang jelas, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Fraksi Gerindra akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar seluruh proses dan mekanisme pembiayaan berjalan sesuai regulasi serta perundang-undangan yang berlaku,” tegas Ardi.
Fraksi Gerindra berharap pembahasan rancangan anggaran di Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jember segera rampung. Dengan demikian, program pembangunan infrastruktur dapat segera direalisasikan, khususnya di desa dan dusun yang selama ini masih menghadapi keterbatasan jalan serta penerangan.rdy
Editor : Redaksi