JAKARTA (Realita) – Kepala Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah, Syahganda Nainggolan, mengaku telah menghubungi anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Rocky Gerung terkait pernyataannya yang menyarankan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri.
Syahganda mengatakan Rocky bersedia tidak kembali menyampaikan pernyataan serupa setelah keduanya berkomunikasi.
“Pak Rocky Gerung sudah saya hubungi dan beliau bersedia untuk tidak menyampaikan hal yang sama,” kata Syahganda, Sabtu (10/10/2026).
Baca juga: Rocky Gerung Balas Pengkritiknya: 10 Tahun lagi Mereka bakal Minta Maaf
Syahganda menjelaskan bahwa dalam komunikasi tersebut, Rocky disebut belum mengetahui secara lengkap posisi Wantimpres yang berkaitan dengan fungsi penasihat bagi presiden dan wakil presiden.
“Tadinya beliau belum tahu kalau Wantimpres khusus atribusi presiden. Kan Wantimpres juga untuk penasihat wapres,” ujarnya.
Sebelumnya, Rocky Gerung menyarankan Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden. Pernyataan itu disampaikan menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan mengenai persyaratan pendidikan Gibran.
Dalam potongan video di kanal YouTube Akbar Faizal, Rocky menilai pengunduran diri Gibran dapat menjadi langkah untuk meredam kekecewaan publik yang berkembang akibat polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan putranya tersebut.
Baca juga: Saran Rocky Gerung untuk Gibran: Mundurlah Secara Elegan!
“Alangkah elegannya kalau Gibran mengundurkan diri. Untuk mencegah amuk massa, untuk mencegah Presiden dikait-kaitkan dengan pasangan yang ilegal,” kata Rocky.
Rocky juga menilai putusan MK telah membawa persoalan tersebut ke ranah politik. Menurut dia, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berpotensi menjadi pihak yang menindaklanjuti persoalan itu setelah putusan dibacakan.
Baca juga: Jadi Anggota Wantimpres, Rocky Gerung Ngaku Dapat Banyak Makian dan Hinaan
Ia mengingatkan agar kekecewaan masyarakat tidak berkembang menjadi aksi massa. Rocky menilai polemik yang berlangsung selama ini berpotensi memicu tuntutan moral terhadap keluarga Jokowi. jk2
Editor : Redaksi