JAKARTA (Realita)- Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD buka-bukaan soal dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Mahfud mempertanyakan kepentingan politik di balik dugaan penyadapan tersebut. Siapa yang memerintahkan, apa tujuannya, dan siapa yang menerima informasi hasil penyadapan?
Baca juga: Makar, Otak Penyadapan Presiden Prabowo Terungkap? Mensesneg Prasetyo Hadi Bilang Tunggu Waktunya!
Hal itu disampaikan Mahfud dalam podcast Terus Terang "Eks Kapolri Sadap Prabowo, Jokowi Terlibat?"yang tayang di kanal YouTube Mahfud MD Official.
"Untuk apa menyadap presiden? Kalau bukan tujuan untuk makar," kata Mahfud dilansir, pada Rabu, 4 November 2026.
Menurut Mahfud, dugaan penyadapan terhadap kepala negara tidak bisa dipandang sekadar pelanggaran prosedur kepolisian. Penyidik perlu mengungkap kemungkinan adanya kepentingan lain di balik tindakan tersebut.
Ia mengaku memperoleh informasi bahwa hasil penyadapan diduga diteruskan hingga ke Solo, Jawa Tengah. Informasi itu memunculkan pertanyaan mengenai kemungkinan adanya pihak tertentu yang memanfaatkan hasil penyadapan untuk kepentingan politik.
Mahfud juga menyinggung hubungan politik Listyo Sigit dengan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi), serta dinamika politik yang melibatkan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Namun, Mahfud menegaskan kemungkinan keterkaitan tersebut masih berupa analisis dan belum dapat dianggap sebagai fakta hukum.
"Itu analisis. Nanti kita buktikan di pengadilan," ujarnya.
Mahfud juga membuka kemungkinan perkara dugaan penyadapan tersebut berkembang menjadi tindak pidana makar apabila penyidik menemukan bukti adanya upaya menggulingkan pemerintahan yang sah.
Namun, ia mengakui pasal yang disangkakan kepada para tersangka sejauh ini belum mencakup tindak pidana makar.
"Bisa sampai ke makar? Bisa. Nanti kita lihat perkembangannya," kata Mahfud.
Dalam podcast tersebut, Mahfud turut menyinggung informasi mengenai dugaan skenario demonstrasi buruh pada 20 Oktober 2026, bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Baca juga: PSI Tegas Tolak Budi Arie
Menurutnya, informasi yang diterimanya menyebut adanya dugaan skenario pengerahan massa buruh yang kemudian akan diakhiri melalui peran Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
"Tujuannya nanti buruh turun semua. Lalu nanti yang mengamankan situasi Gibran, buruh akan pulang atas perintah Gibran," ungkap Mahfud.
Ia menyebut informasi tersebut menjadi salah satu hal yang diduga ditelusuri kepolisian di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto. Penelusuran itu disebut mengarah pada dugaan aktivitas penyadapan yang dikaitkan dengan kelompok mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
Mahfud juga mengungkap informasi mengenai proses penunjukan Jenderal Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri menggantikan Listyo Sigit Prabowo.
Menurutnya, Suyudi sebelumnya bukan sosok yang memiliki hubungan dekat dengan Presiden Prabowo. Keduanya disebut hanya saling mengenal secara biasa.
Namun, situasi berubah setelah Prabowo disebut menerima laporan mengenai potensi gangguan terhadap pemerintah pada 1 Oktober 2026.
"Pak Prabowo sebelum itu gak pernah kenal dekat. Tapi tanggal 1 Oktober, ketika tiba-tiba habis upacara, ada laporan tentang itu. Pak Prabowo terus minta sudah ganti, dicari-cari," ujar Mahfud.
Baca juga: Pigai Tantang Budi Arie Bertarung secara Fair
Mahfud menduga nama Suyudi muncul melalui Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad hingga akhirnya dipercaya memimpin institusi kepolisian.
Setelah ditunjuk sebagai Kapolri, Suyudi disebut memperoleh arahan untuk segera melakukan pembenahan internal Polri, termasuk menyingkirkan personel yang dianggap bermasalah.
"Suyudi, kamu jadi Kapolri. Ini mau ada gangguan terhadap pemerintahan. Bersihkan semua polisi yang kotor-kotor itu secepatnya," kata Mahfud.
Mahfud mengaitkan arahan tersebut dengan gelombang mutasi besar-besaran di lingkungan Polri. Ia menyebut pada tahap awal terdapat 88 personel yang dimutasi. Dua hari kemudian, jumlahnya mencapai 199 orang. Secara keseluruhan, Mahfud mengklaim jumlah personel yang telah dimutasi mencapai lebih dari 500 orang.
Menurut Mahfud, langkah tersebut bukan sekadar rotasi jabatan rutin, melainkan bagian dari upaya mengurangi pengaruh kepemimpinan Listyo Sigit di tubuh kepolisian.
"Ini pembersihan betul-betul. Ini namanya desigitisasi, menghilangkan pengaruh-pengaruh Sigit," ujarnya.(a1)
Editor : Redaksi