JAKARTA – Menjelang kehadiran Joko Widodo sebagai saksi dalam sidang kasus Roy Suryo di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis, 5 November 2026, mencuat dugaan pengerahan massa dan konsolidasi jaringan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
Dugaan itu menyebut sejumlah jaringan organisasi kemasyarakatan dan kelompok buruh yang dikaitkan dengan Listyo tengah dikonsolidasikan untuk mengerahkan massa ke sekitar lokasi persidangan.
Baca juga: Rustam Effendi Siap Hadapi Jokowi di Pengadilan
Sumber anonim yang dikutip portal itu mengungkapkan, jaringan yang dibina Listyo selama menjabat Kapolri diduga akan dimanfaatkan untuk mengerahkan kelompok-kelompok massa strategis ke sekitar lokasi persidangan.
"Sigit memanfaatkan jaringannya selama menjabat Kapolri untuk membina dan mengonsolidasikan kelompok massa strategis," kata sumber tersebut.
Salah satu organisasi yang menjadi sorotan adalah Garda Satya NKRI. Ormas ini disebut menjadi wadah bagi sekitar 6.500 hingga 8.000 mantan anggota dan simpatisan Jamaah Islamiyah, dengan Para Wijayanto, mantan Amir JI periode 2008–2019, sebagai pemimpinnya. Garda Satya NKRI terbentuk setelah JI menyatakan pembubaran diri pada 30 Juni 2024.
Pembentukan organisasi tersebut disebut sebagai bagian dari program reintegrasi sosial mantan anggota JI melalui peta jalan lima tahun yang dirancang Densus 88 Antiteror Polri. Programnya mencakup pelatihan kemandirian ekonomi, mulai dari teknisi AC, barista, pembuat konten, pemasaran digital, hingga kewirausahaan agribisnis dan UMKM.
Keterkaitan Listyo dengan organisasi tersebut terlihat dari kehadirannya dalam pertemuan besar Garda Satya NKRI di Solo pada 30 Agustus 2026. Kegiatan itu dihadiri sekitar 6.500 anggota. Dalam kesempatan tersebut, Listyo menyebut hubungan Polri dan Garda Satya NKRI sebagai "persaudaraan saklawase". Selain jaringan ormas, Listyo juga pernah menghadiri pelantikan Sekretariat Bersama Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia pada Juli 2026. Dalam kesempatan itu, ia sempat melontarkan candaan akan memimpin demonstrasi di jalan setelah pensiun.
Baca juga: Jelang Bersaksi di Sidang, Jokowi Gelar Reuni dan Temui Relawan
Dugaan konsolidasi jaringan tersebut disampaikan pengamat politik dan keamanan Selamat Ginting dalam podcast Akbar Faizal Uncensored, Rabu, 4 November 2026. Ginting menilai kehadiran Jokowi di pengadilan pada 5 November bukan peristiwa biasa. "Akan ada upaya perlawanan-perlawanan, akan ada konsolidasi kekuasaan, kekuatan maksud saya, dan tentu juga negara sudah memperhitungkan itu," ujar Ginting.
Ia mengingatkan masyarakat agar tidak terprovokasi untuk datang berbondong-bondong ke pengadilan, karena situasi tersebut berpotensi memicu benturan antarkelompok. Ia juga menduga jaringan Listyo tidak akan tinggal diam, termasuk kemungkinan perlawanan dari perwira tinggi aktif yang masih berada di lingkungan kepolisian — itu penilaiannya, bukan fakta yang sudah terbukti.
Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Timur membatasi jumlah pengunjung yang dapat mengikuti persidangan secara langsung. Ketua PN Jakarta Timur Efendi mengatakan ruang sidang hanya mampu menampung maksimal 80 orang. Pengadilan menyiapkan televisi di luar gedung agar masyarakat yang tidak dapat masuk tetap bisa menyaksikan jalannya persidangan.
Baca juga: Penelii Luke Susilo Buka Suara Soal Ijazah Jokowi
Sementara itu, Kapolres Jakarta Timur Kombes Alfian Nurrizal mengatakan polisi menyiapkan pengamanan tiga lapis. Ring pertama berada di ruang sidang, ring kedua di kompleks pengadilan, dan ring ketiga di luar gedung.
Jokowi dijadwalkan memberikan kesaksian dalam perkara dugaan pencemaran nama baik dengan terdakwa Roy Suryo. Ajudannya, Syarif Muhammad Fitriansyah, juga dijadwalkan menjadi saksi. Pada hari yang sama, terdakwa lain, Tifauzia Tyassuma atau dr Tifa, memiliki agenda persidangan.
Dugaan pengerahan massa masih sebatas dugaan — tapi pengamanan tiga lapis dan imbauan jangan terprovokasi menunjukkan semua pihak sudah menghitung risikonya.
Editor : Redaksi