JEMBER (Realita) – Penerbitan akta jual beli tanah warisan di Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember, berujung laporan polisi. Seorang kepala desa ikut dilaporkan setelah muncul dugaan penerbitan akta jual beli baru tanpa sepengetahuan dan keterlibatan salah satu ahli waris.
Pelapor, Anang, mempersoalkan terbitnya akta jual beli atas tanah warisan seluas sekitar 3.000 meter persegi. Padahal, akta pembagian hak bersama atas tanah tersebut masih berada dalam penguasaannya.
Melalui kuasa hukumnya, Budi Hariyanto, Anang melaporkan dua pihak, yakni bibinya berinisial JN yang diduga menjual tanah tersebut dan Kepala Desa salah satu desa di Kecamatan Arjasa yang disebut menerbitkan akta sekaligus menjadi saksi dalam proses jual beli.
"Akta aslinya itu masih ada di pihaknya Pak Anang, kemudian diterbitkan ada jual beli baru dengan pihak lain," kata Budi Hariyanto, Kamis (12/11/2026).
Menurut Budi, tanah tersebut merupakan peninggalan kakek kliennya yang sebelumnya dibagi kepada tiga orang anak. Salah satu bagian tanah atas nama almarhumah Jumati, yang disebut tidak memiliki suami maupun anak, kemudian diduga diperjualbelikan oleh JN kepada pihak lain.
Menurut Budi, kliennya tidak pernah diberi tahu maupun dilibatkan dalam transaksi tersebut. Padahal, kliennya mengklaim sebagai salah satu ahli waris yang memiliki hak atas tanah peninggalan tersebut.
"Akta lama masih ada di klien saya dan itu yang saya laporkan ke pihak kepolisian. Sementara akta baru sudah diterbitkan, sedangkan klien saya selaku ahli waris tidak dikasih tahu," ungkapnya.
Baca juga: Tak Mampu Tunjukkan Lokasi Tanah Sengketa, Konstatering PA Kota Madiun Batal Dilanjutkan
Persoalan semakin menjadi perhatian karena tanah tersebut kini sudah dikuasai pembeli. Bahkan, sebagian lahan telah ditempati dan dibangun rumah. Pelapor memperkirakan nilai kerugian yang dialaminya mencapai Rp300 juta hingga Rp400 juta.
Budi juga mengaku kliennya tidak pernah menerima bagian dari hasil penjualan tanah tersebut. Upaya mediasi sebelumnya disebut belum menghasilkan penyelesaian sehingga persoalan itu akhirnya dibawa ke jalur hukum.
Budi menduga terdapat dokumen yang tidak sesuai dalam proses penerbitan akta jual beli baru. Pihaknya mempertanyakan bagaimana akta baru bisa diterbitkan ketika dokumen pembagian hak bersama sebelumnya masih dipegang kliennya.
"Ada dugaan dari kita ada hal yang dipalsukan. Entah itu akta keterangan waris atau mungkin aktanya. Itu yang kita pertanyakan dan kita laporkan kepada pihak polisi," tegas Budi.
Baca juga: Tanah Warukulon Belum Beralih Hak, Isu Transaksi Rp250 Juta Dipertanyakan
Budi berharap kepolisian mengusut persoalan tersebut secara transparan dan sesuai ketentuan hukum. Meski melibatkan keluarga sendiri, Anang memilih menempuh jalur hukum agar status dan hak atas tanah warisan tersebut menjadi jelas.
Sementara itu, pemeriksaan terhadap Anang yang dijadwalkan Kamis, hari ini, belum dapat dilaksanakan karena gangguan listrik. Kuasa hukum menyebut pemeriksaan dijadwalkan ulang pada Sabtu mendatang.
Hingga berita ini disusun, belum ada keterangan dari pihak-pihak yang dilaporkan terkait dugaan tersebut. Kepala desa berinisial BH yang berstatus terlapor belum merespons saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya.
Editor : Redaksi