JAKARTA (Realita)- Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mengapresiasi ketegasan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dalam menindak anggota kepolisian yang diduga terlibat pelanggaran hukum, termasuk kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Abdullah, langkah tegas tersebut menunjukkan bahwa setiap anggota Polri harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Ia berharap sikap yang ditunjukkan Kapolri dapat menjadi contoh bagi seluruh jajaran kepolisian.
"Itu menunjukkan ketegasan Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto. Tentunya masyarakat juga berharap agar langkah yang baik itu diikuti oleh seluruh jajaran Polri," kata Abdullah di Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Ia menilai, penegakan aturan di lingkungan Polri harus berlaku bagi siapa pun tanpa memandang jabatan maupun pangkat. Dengan demikian, tidak ada pihak yang mendapat perlakuan istimewa ketika terbukti melakukan pelanggaran.
Abdullah juga mendukung pemberian sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Irjen Ahrie Sonta Nasution dalam kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto. Namun, ia menegaskan bahwa proses penanganan perkara tidak boleh berhenti pada sanksi etik.
Sebelumnya, Ahrie Sonta Nasution yang menjadi salah satu tersangka dalam kasus tersebut telah menjalani Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) dan dijatuhi sanksi berat berupa PTDH. Sementara itu, tiga tersangka lainnya juga dijadwalkan menjalani sidang serupa, termasuk mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
"Keputusan sanksi etik tersebut menunjukkan arti penting penggunaan kewenangan kepolisian yang tunduk pada hukum, prosedur, dan tanggung jawab profesi," kata dia.
Abdullah meminta penyidik mengusut perkara tersebut secara menyeluruh melalui proses hukum yang profesional dan transparan. Menurutnya, penyidikan harus mampu mengungkap siapa saja yang terlibat, bagaimana penyadapan dilakukan, serta apa tujuan di balik tindakan tersebut.
"Penegakan etik merupakan langkah penting dalam pertanggungjawaban profesi. Pengusutan pidana perlu menjelaskan siapa yang menjalankan, siapa yang memerintahkan, serta untuk kepentingan apa penyadapan dilakukan, berdasarkan bukti yang dapat diuji," katanya.
Ia juga meminta penyidik menelusuri alur perintah, penggunaan akses, hingga pihak-pihak yang menerima hasil penyadapan. Seluruh dugaan keterlibatan harus diperiksa berdasarkan peran dan bukti yang ditemukan.
Selain itu, pengamanan bukti elektronik dinilai penting, termasuk catatan akses serta informasi yang berkaitan dengan dugaan penghapusan data.
"Pengamanan bukti elektronik juga perlu menjadi perhatian, termasuk catatan akses dan informasi yang relevan dengan dugaan penghapusan data," katanya.
Abdullah memastikan Komisi III DPR RI akan mengawal perkembangan penanganan kasus tersebut. Komisi III juga telah menjadwalkan rapat kerja bersama Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto untuk meminta penjelasan mengenai perkembangan penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah pejabat dan tokoh nasional.
"Kami juga akan meminta penjelasan mengenai kelengkapan pengusutan, perlindungan proses pembuktian, dan penyelesaian pertanggungjawaban sesuai hukum," katanya.(A1)
Editor : Redaksi
