JAKARTA (Realita)- Pengamat politik Jerry Massie mengatakan munculnya sosok presiden 'boneka' memang sulit dihindari. Pasalnya, ongkos politik untuk menjadi presiden sangat mahal.
Dirinya yakin bahwa para politikus yang mulai muncul saat ini dan siap melaju di Pilpres 2024, sudah siap dana untuk berkompetisi. Namun saat ini Indonesia butuh negarawan yang punya nurani.
Baca juga: Direktur P3S: Pengangkatan 127 ASN di Minut Sudah Prosedural, Jangan Jadikan Komoditas Politik
"Dengan kondisi seperti ini, kita butuh negarawan yang punya nurani, yang memikirkan kepentingan rakyat. Bukan kepentingan oligarki meski dia butuh modal besar untuk jadi presiden,"ucap Jerry dalam diskusi virtual dengan tema "Waspada Munculnya Capres Boneka, Jumat (22/10/2021).
"Rakyat harus tahu, pandai memilih dan memilah, mana yang capres boneka dan yang bukan,"imbuh Jerry.
Dalam kesempatan ini, Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) ini menyentil Presiden AS, Joe Biden sebagai sosok presiden yang buruk. "Biden itu Demensia, sehingga sering lupa dengan janji-janjinya. Jangan sampai di Indonesi muncul presiden seperti ini,"tegasnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin menjelaskan, salah satu ciri dari politik oligarki yang terjadi di Indonesia adalah adanya kekuasaan turun temurun, terutama di daerah.
Warisan jabatan ini tentu saja bertujuan mengamankan kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan pejabat.
"Mewariskan jabatan, ke anak atau istrinya, tujuannya untuk mengamankan kasus-kasus dia," ujar Ujang.
Ujang mencontohkan salah satu daerah yang pernah diamankan karena dosa politik saat menjabat.
"Akhirnya setelah sekian lama menjabat orang itu ketangkep juga. Banyak contohnya walaupun dia berprestasi. Salah satu contohnya di Jawa Timur," ucapnya.
Oleh sebab itu, Ujang menilai presiden boneka akan muncul pada 2024. Sebab, menurutnya elite-elite berupaya untuk menutupi kebusukan pemerintahan hari ini.
Baca juga: Pemerintahan Prabowo Diminta Tak Pakai Jasa Buzzer dan Influencer
Lebih lanjut Ujang mengatakan, presiden baru yang tidak mengikuti keinginan oligarki warisan rezim sebelumnya akan melakukan manuver untuk membersihkan rezim baru.
"Kalau presidennya ini bersih, oligarki pasti akan disikat. Dicari-cari agar bisa djtangkap lewat instrumen hukum. Baik lewat KPK, kejaksaan, atau kepolisian," katanya.
Bukan tanpa alasan, menurutnya, presiden bersih yang tidak bisa dipegang oleh oligarki akan menggunakan alat hukum di Indonesia sebagai instrumen untuk menekan lawan politiknya.
Kemudian, Koordinator Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Ucok Sky Khadafi menegaskan, politik oligarki berkembang di Indonesia karena masyarakatnya juga mendukung. "Kondisi yang serba susah, apalagi di saat pandemi seperti ini, ketika ada yang menawarkan uang, pasti akan diterima. Di sini yang membuat politik itu mahal dan calon butuh pemodal untuk itu,"ucapnya.
Uchok juga menyoroti kekuatan agama yang masih kuat dalam perpolitikan Indonesia. Sehingga, calon yang maju harus merangkul sosok yang dikenal relijius.
Baca juga: 79 Tahun Merdeka, Kemerdekaan untuk Oligarki dan Koruptor?
"Contohnya jika menyandingkan Prabowo dan Puan, saya kira ini kurang pas, karena tak ada yang merepresentasikan unsur agama di sini. Ini berat.Kekuatan agama, masih sangat kuat di tengah masyarakat, "terang Uchok.
Di kesempatan yang sama pengamat politik Hendri Satrio menilai, pemodal tak bisa dipisahkan dari capres. Karena memang pencalonan butuh biaya besar.
Ia menganggap wajar jika presiden mementingkan pihak-pihak yang telah membantunya dalam pencalonan. Karena itu tak bisa dihindari.
"Kepentingan politik presiden itu wajar. Karena memang butuh modal untuk jadi presiden. Tapi jangan sampai melupakan kepentingan rakyat,"kata pria yang akrab dipanggil Hensat ini.
Pendiri Lembaga Survei Kedai Kopi mengimbuhkan, susah untuk mengidentifikasi capres boneka. "Karena memang maju capres butuh dana besar (dari pemodal). Jadi susah, apakah itu yang disebut capres boneka,"katanya.dr
Editor : Redaksi