JAKARTA (Realita)- Cara Presiden Joko Widodo dalam menunjuk menteri baru dalam setiap perombakan kabinet atau reshuffle dinilai tidak didasarkan pada pertimbangan yang matang. Jokowi tidak pernah mendengarkan masukan publik tentang nama-nama yang pantas menjadi menteri.
Demikian ditegaskan Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie, Kamis (25/11).
Baca juga: Pakar Politik Amerika: Tangkap Maduro, AS Bisa Raup Keuntungan 303 Miliar Barel Minyak
“Jokowi punya teropong lain, kerap bukan orang populer atau dikenal publik yang diusung, tapi mereka yang tak terlalu diuber-uber media,” terangnya lagi.
Calon yang disukai publik tidak langsung diakomodir. Sementara desakan agar seorang menteri dirombak karena tidak tampil maksimal tidak respon dengan baik.
“Saya pelajari sejak periode lalu Jokowi tak pernah membaca kemampuan dan keahlian menterinya,” tegas Jerry Massie.
Jokowi terbilang pemimpin yang paling buruk dalam menentukan “the right man on the right place”. Seperti menempatkan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim yang tidak memiliki latar belakang di dunia pendidikan. Bahkan tampak nirterobosan saat menghadapi pandemi.
Baca juga: Dasco Temui 3 Ketum Parpol, Pengamat: Agar Koalisi Tetap Solid untuk Prabowo 2 Periode
Bwlum lagi pengangkatan Menteri Kesehatan Budi Gunadi bukan ahli medis tapi orang bisnis. Sebelumnya Terawan basic dari TNI, Menteri Tenaga Kerja tak punya kompeten, Menko Ekonomi Airlangga Hartarto tak kompeten di Menko Ekonomi.
Belum lagi Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki yang salah tak menguasai bidang koperasi. Jadi kalau tak kompeten dan ahli dibidangnya maka kebijakan kocar-kacir dan amburadul. Soal LBP pun salah posisi. Karena dia bukan ahli kemaritiman.
“Jadi soal menentukan right man, Jokowi masih kalah sama pendahulunya Presiden Soekarno, Soeharto, sampai SBY,” jelasnya.
Baca juga: Mau Indonesia Tetap Demokratis, Pertahankan Pilkada Langsung
Singkatnya, jika Presiden Jokowi memiliki prinsip dan pandangan lain soal reshuffle, maka seharusnya dia melakukan perombakan sejak September. Sebab, banyak menteri yang kinerjanya buruk dan tak berprestasi bahkan kebijakannya amburadul.
“Saya sarankan perlu ada jajak pendapat untuk menteri juga mana yang buruk dan tak ada kontrubusi tak perlu dipertahankan. Sebetulnya hampir setengah kinerja menterinya mengecewakan, tapi sulit bagi Jokowi mereshuffle sebanyak itu. Paling banter di bawah 5 menteri yang diganti tak lebih,” pungkas Jerry.jr
Editor : Redaksi