Dimodali Rp 50 hingga 75 Juta Per Tahun, Puluhan BUMDes di Ponorogo Belum Berkembang

realita.co
Ilustrasi bumdes.

PONOROGO (Realita)- Kendati mendapat bantuan permodalan puluhan juta tiap tahunnya. Namun itu tidak membuat pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Ponorogo ini serius mengembangkan usahanya. Hal ini terbukti, hingga kini puluhan BUMDes di Bumi Reyog banyak yang belum berkembang. 

Dari data di aplikasi data desa center Dinas Pemberdayaan Masyrakat Desa (DPMD) Ponorogo tercatat, dari 281 desa di Ponorogo yang memiliki BUMDes, 55 diantaranya masih dalam level pemula (belum berkembang.red), Sedangkan 155 BUMDes pada level berkembang, dan 71 BUMDes pada level maju. 

Baca juga: Bupati Malang Targetkan 150 Desa Mandiri akan Terwujud Tahun Depan

Kondisi ini berbanding terbalik dengan bantuan permodalan yang terus dikucurkan Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Daerah sejak 2017 lalu. Dimana tiap tahunya sejumlah BUMDes menerima bantuan Rp 50 hingga Rp 75 juta untuk permodalan.

"Tiap tahun itu ada program bantuan keuangan BUMDes dari pemerintah pusat  50 juta per BUMDes untuk 2021 itu Rp 75 juta per BUMDes, Provinsi Rp 50 juta sampai Rp 75 juta per tahun. Untuk daerah  itu mulai 2017 hingga 2018," ujar Kabid PKUEM dan Sosbud DPMD Ponorogo Joko Setiawan, Rabu (12/01/2022). 

Baca juga: BPJS Ketenagakerjaan Bojonegoro - BUMDes Campurejo Teken Keagenan Perisai

Joko mengaku, bantuan permodalan ini tidak semua BUMDes menerima, namun digilir untuk mendorong proses pengembangan BUMDes yang diharapkan menjadi penopang Pendapata Asli Desa (PAD).

" Per tahun 7 BUMDes terima bantuan. Untuk 2020 itu ada 4 bantuan dari pusat. dan tahun 2019 hingga 2017 itu ada 10 BUMDes per tahun," ungkapnya. 

Baca juga: Asosiasi UPK NKRI Geruduk Istana Minta Cabut PP Nomor 11 Tahun 2021 Tentang BUMDes

Joko mengungkapkan, banyaknya  BUMDes pemula ini terganjal faktor permodalan. Ia pun berharap BUMDes pemula ini untuk menggandeng intansi vertikal maupun horizontal untuk mengembangkan usahanya, meraup keuntungan dan menghasilkan PAD.

" Jadi ada konsep bisnis dan konsep pelayanan juga. Contohnya kemitraan dengan kantor pos, penggadean, samsat," pungkasnya.znl

Editor : Redaksi

Politik & Pemerintahan
Trending Minggu Ini
Berita Terbaru