PONOROGO (Realita)- Puluhan warga Desa Tumpak Pelem Kecamatan Sawoo melurug pengurus Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) setempat. Hal ini dipicu raibnya sejumlah uang dalam saldo milik ratusan penerima bantuan sosial (Bansos) di wilayah ini, yang diduga dilakukan oknum pengurus BUMDes.
Kasus ini terungkap setelah salah satu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mengecek Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), dan ternyata isi saldo kartu penerima Bansos itu sudah kosong.
Baca juga: PSI Datangi Kejaksaan Perak Untuk Tanyakan Perkembangan Dugaan Korupsi Banpol
Padahal seharusnya warga menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) secara rutin. Dilihat dari hasil print rekening koran.
Salah satu penerima Bansos di Desa Tumpak Pelem, Suyati (33) sejak menerima KKS, kartu miliknya dipegang oleh BUMDes, sehingga semua proses pencairan ditangani BUMDes, pun dengan pengambilan bantuan dilakukan di Bumdes.
" Dikumpulkan di Bumdes sudah lama, saya nggak pernah pegang kartu sendiri. Padahal di tempat lain kan dipegang sendiri," tutur Suyati kepada wartawan, Minggu (13/2/2022).
Suyati mengaku, saat meminta kartu ATM miliknya dan mengeceknya sendiri. Dari 8 kali bantuan yang seharusnya diterima dia hanya menerima 5 kali bantuan saja.
"Nah, yang saya pertanyakan di mana 3 bantuan saya," ungkapnya.
Dalam Saldo KKS Bansos, Suyati mengaku selama ini menerima uang Rp 200 ribu dari PKH dan BPNT berupa sembako berisi beras, telur, kacang hijau, kedelai.
"Bantuan kadang saya nerima 2 paket di bulan Desember 2021, untuk bulan sebelumnya yang kosong," bebernya.
Suyati mengaku pernah bertanya kepada pengurus BUMDes, terkait Bansos bulan Oktober 2021 miliknya yang tidak dapat. Namun oleh pihak BUMDes diklaim tidak ada pencairan dari pusat.
Baca juga: Sidang Korupsi Mantan Kepala BPBD, Kasi Intel Kejari Sidoarjo Disebut Meminta Aliran Dana
" Katanya nggak cair. Ya sudah saya pasrah saja, ternyata Februari 2022 dicek, Oktober itu sudah cair, tapi nggak sampai ke saya," ungkap Suyati.
Warga pun mendesak pemegang ratusan kartu KKS Bansos bertanggung jawab dan mengganti dana bansos milik mereka yang hilang. Bila tidak maka permasalahan ini akan berakhir di jalur hukum.
" Lihat Senin besok, semoga beneran diganti. Awas kalau tidak, " tandas Suyati.
Sementara itu, Bendahara BumDes Tumpak Pelem, Agus Rianto berdalih susahnya sinyal di wilayah ini membuat ratusan KKS dikumpulkan di BUMDes. Hal itu pun berdasarkan kesepakatab KPM.
"KKS itu kan bentuknya ATM, nah kalau menggesekkan lewat Electronic Data Capture (EDC) sedangkan di Tumpak Pelem tidak ada sinyal. Semua penggesekan diinfokan lewat grup, di Tumpak Pelem kemungkinan ada ketua yang menyampaikan sedangkan warga ada yang punya hp dan tidak," dalihnya.
Baca juga: Tiga Mantan Primkop UPN Diadili Dalam Perkara Dugaan Korupsi, Penasihat Hukum: Dakwaan Kurang Tepat
Agus mengeklaim hal ini hanya miss komunikasi dengan ketua kelompok saja. Pasalnya dari petemuan ini beberapa KPM mengaku tidak mengambil karena tidak mendapat kabar.
"Ada juga yang bilang tidak dapat kabar, padahal biasanya sudah disampaikan di grup Tumpak Pelem. Jadi tidak ada yang tidak diberikan itu tidak ada sama sekali. Miskomunikasi dengan ketua (kelompok)," papar Agus.
Ia merinci di Tumpak Pelem penerima BPNT di ada 360 orang. Biasanya per paket berisi beras, sayur, daging, telur, kacang (tergantung musim). Pihaknya pun juga sering mengabsen, penerima mana saja yang sudah mengambil dan belum.
"Program ini kan banyak bahkan sudah disampaikan di grup, saya punya absen disini, ketika belum ambil, awal bulan sampai akhir tahun. Bawa ke BumDes, lapor saya belum menerima, kita komunikasikan," pungkasnya. znl
Editor : Redaksi