Komisi I DPRD Trenggalek Soroti Anggaran Banpol dan Silpa Rp 500 Juta

realita.co
Suasana rapat kerja Komisi I DPRD Kabupaten Trenggalek bersama eksekuti di Aula kantor DPRD

TRENGGALEK (Realita) - DPRD Kabupaten Trenggalek melalui Komisi I menggelar rapat kerja bersama Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas) dan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran (POLPP - PK) Kabupaten Trenggalek, Kamis (17/3/2022).

Dalam rapat tersebut, Komisi I DPRD Kabupaten Trenggalek menyoroti adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) gaji pegawai di POLPP - KB serta rendahnya anggran Bantuan Politik (Banpol) di Badan Kesbangpolinmas.

Baca juga: DPRD Jatim Minta Pemprov Tak Lepas Tangan Terkait Sengketa 13 Pulau Antara Trenggalek dan Tulungagung

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Trenggalek, Alwi Burhanudin mengatakan, ada dua hal yang kami cermati, yakni rendahnya nilai anggran Banpol serta adanya Silpa gaji pegawai Rp 500 juta.

" Kami meminta adanya kenaikan anggaran Banppl dari Rp 3.000 per suara menjadi Rp 10.000 per suara dalam satu tahun.Terkait Silpa gaji pegawai Rp 500 juta bisa dialihkan untuk kegiatan operasional, " ucapnya.

Alwi menuturkan, pihaknya meminta kenaikan anggaran Banpol bukan tanpa alasan.Karena, jika dibandingkan dengan Kota Malang sangat jauh berbeda, yaitu Rp 15.000 per suara dalam satu tahun." Jadi kami minta penyesuaian, " imbuhnya.

Baca juga: Pansus IV DPRD Trenggalek: Ada 3 Tahap untuk Cadangan Anggaran Pilgub-Pilkada 2024

Politisi dari PKS ini meminta untuk Silpa Tp 500 juta hendaknya dialihkan untuk kegiatan operasional.Misalkan untuk biaya perawatan kendaraan.Karena, anggarannya sedikit, terkadang mereka urunan untuk pembiayaan operasinal.

" Jadi tidak ada salahnya jika anggaran tersebut dialihkan untuk yang lebih membutuhkan, " ungkapnya.

Baca juga: Bahas Pokir dan Reses, DPRD Trenggalek: Masih Banyak Jalan Rusak dan Perlu Perbaikan

Selanjutnya, dia menyebut, salah satu timgginya Silpa, karena ada 5 orang yang pensiun selama tahun 2021.

" Silpa itu terlalu besar. Prosentasenya sekotar 5 persen dari anggaran yang ada, yaitu Rp 9 miliar.Jadi idealnya Silpa itu ya kisaran Rp 50 juta hingga Rp 100 juta," ujarnya.ags

Editor : Redaksi

Politik & Pemerintahan
Trending Minggu Ini
Berita Terbaru