JAKARTA - Memunculkan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Wiranto disebut sejumlah pengamat sebagai langkah pemerintah untuk meredam rencana aksi besar-besaran mahasiswa dan sejumlah unsur masyarakat pada Senin (11/4) besok.
Sayangnya, langkah ini dianggap telat oleh Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie.
Baca juga: Terdakwa Pembakaran Polsek Dituntut 6 Bulan Penjara, Jaksa Pertimbangkan Masa Depan Pendidikan
"Itulah jadinya kalau Jokowi jarang melibatkan tim wantipimresnya dan hanya mau mendengar apa kata Luhut Binsar Panjaitan yang sebetulnya sudah mau membawa ke jurang," ujar Jerry, Sabtu (9/4).
Menurut Jerry, Wiranto merupakan sosok yang telah lalu lalang di pemerintahan, sehingga memiliki banyak pengalaman, utamanya untuk menghadapi aksi unjuk rasa mahasiswa.
Ia melihat selama ini Presiden Joko Widodo lebih mendengarkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (LBP).
Baca juga: Bareskrim Sebut 332 Anak Terlibat Kerusuhan Agustus, Mayoritas Ikut-ikutan
Padahal, kata Jerry, LBP kerap kali membuat kontroversi dalam banyak kesempatan. Terbaru soal isu penundaan pemilu, yang diklaim Luhut mendapat dukungan mayoritas masyarakat berdasarkan olah big data media sosial timnya.
"Harusnya Wiranto ikut dilibatkan dalam keputusan-keputusan strategis, memang saya nilai Wiranto jarang dilibatkan. Nanti kalau suasana genting seperti ini beliau muncul," kata Jerry.
Baca juga: Kejari Surabaya Terima Enam SPDP Kasus Kerusuhan Grahadi dan Polsek Tegalsari
"Ingat beliau pernah menjadi Panglima TNI saat demo besar-besaran mahasiswa saat menjatuhkan Presiden Soeharto pada tahun 1998," tegas Jerry lagi.
Diketahui, besok (11/4), massa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) sejumlah kampus bakal menggelar aksi besar-besaran untuk mendemo pemerintah.jr
Editor : Redaksi