JAKARTA- Ekonom senior Faisal Basri meninggal dunia pada Kamis (5/9/2024) pukul 03:50 WIB di Rumah Sakit Mayapada, Kuningan Jakarta dalam usia 65 tahun.
Informasi tersebut yang disampaikan Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eko Listiyanto melalui pesan singkat lewat aplikasi WhatsApp.
"Mohon doanya semoga Rahimahullah diberikan tempat terbaik Jannatul Firdaus, diampuni segala khilafnya, dilapangkan kuburnya, diterima amal ibadahnya, serta keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan keikhlasan," tulis pesan singkat tersebut.
Faisal Basri akan dimakamkan siang ini berangkat dari Masjid Az Zahra, Gudang Peluru, Tebet, Jakarta Selatan.
Sosok yang dikenal kritis terhadap kebijakan ekonomi pemerintah ini lahir di Bandung pada 6 November 1959.
Tak cuma lantang dalam vokal, Faisal Basri kerap menuangkan pandangan, pemikiran, hasil penelitian, dan analisis terkait perekonomian dalam berbagai jurnal ilmiah, makalah, dan buku-buku yang telah dipublikasikan.
Pria berdarah Mandailing Natal ini pernah meraih penghargaan sebagai Pejuang Anti Korupsi pada 2003. Sosok yang kerap mengkritik keras pemerintah membuatnya terus berjarak dengan kekuasaan. Kritik yang pernah menjadi perhatian publik adalah ketika dia mengatakan utang kereta cepat WHOOSH tidak akan lunas hingga kiamat.
Dalam dunia akademis, Faisal Basri meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada 1981 dan juga gelar Master of Arts bidang Ekonomi dari Vanderbilt University, Amerika Serikat 1988.
Saat mengenakan almamater mahasiswa FEUI, Faisal aktif di berbagai kegiatan mahasiswa di kampus Salemba. Seorang aktivis era Orde Baru Normalisasi Kegiatan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK) pada era Orde Baru.
Faisal pernah mengampu jabatan Ketua Jurusan Ekonomi dan Studi Pembangunan FEUI (1995–1998), peneliti dan Direktur LPEM FEUI (1993–1995), dan Sekretaris Program Pusat Universitas bidang Ekonomi, UI (1991–1998). Dia membangun dan mendirikan salah satu lembaga ekonomi terkemuka di Indonesia, INDEF pada medio 1995-2000.
Di luar habitatnya dalam dunia ekonomi, Faisal Basri diketahui juga merupakan salah satu pendiri Majelis Amanah Rakyat (MARA) yang merupakan cikal bakal Partai Amanat Nasional (PAN). Dia menjadi Sekjen PAN di era reformasi periode 1998–1999.
Pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2012, almarhum mencalonkan diri. Faisal saat itu bersama Biem Benyamin, mencalonkan diri sebagai calon Gubernur dan calon wakil Gubernur DKI dari jalur independen.
Faisal Basri menikah dengan Syahfitri Nasution. Mereka dikaruniai tiga orang anak, yaitu Anwar Ibrahim Basir, Siti Nabila Azuraa Basri, dan Mohamad Atar Basri.
Di 2014, Faisal Basri sempat ditunjuk menjadi Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi (Migas) oleh Menteri ESDM yang kala itu dijabat Sudirman Said.
Tujuannya untuk membuat tata kelola migas transparan dan memberantas mafia.
Faisal memimpin tim ini selama 6 bulan untuk mengkaji secara menyeluruh sistem di sektor hulu minyak dan gas bumi.
Tim ini memberikan kesimpulan yang dipakai sebagai dasar pengambilan keputusan bagi Menteri ESDM dan Menteri BUMN.
Terutama dalam membersihkan sektor ini dari praktik mafia migas.
Faisal Basri menjelaskan, sebelumnya tim reformasi migas berhasil membongkar pemburu rente migas yang memanfaatkan pemerintah untuk membuat kebijakan yang menguntungkan perusahaan milik pengusaha Mohammad Riza Chalid.
Perusahaan anak Pertamina, PT Pertamina Energy Trading Ltd (petral) diketahui mengatur sejumlah kontrak pembelian impor migas di bawah Pertamina Energy Service (PES), Singapura.
Disitulah kata Faisal, ruang pemburu rente mengeruk keuntungan dari impor Migas yang diperlukan Indonesia.
“Diaturlah oleh PES ini siapa yang bisa memasok minyak, baik minyak mentah dan BBM,” kata Faisal, Senin (7/10/2019).
Sebenarnya kata Faisal, hal itu sudah berlangsung sejak zaman pemerintahan SBY.
Saat itu mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan pernah berniat membubarkan Petral yang akhirnya justru Dahlan yang mendapat teguran dari SBY.
“Makanya, jangan main-main dengan mafia migas ya,” kata Faisal.
Berangkat dari kegaduhan yang sempat dibuat Dahlan sempat ada pembenahan di era SBY soal mafia Migas.
Namun, ia meyakini pembenahan tersebut hanya kebohongan untuk menutupi fakta dibalik isu mafia migas di Petral sendiri.
“Tidak jadi pembubaran itu, tapi kesannya ada pembenahan bohong, dimana PES hanya boleh membeli dari BUMN asing, tapi sebenarnya bukan disitu masalahnya,” jelas Faisal.
Padahal, kata Faisal, yang harusnya yang dibenahi ialah makelar-makelar Migas bukan salahkan trader migas.
“Yaitulah, banyak keterlibatan penguasa, sehingga hal-hal itu tetap dipelihara,” jelas Faisal.
Kini Petral telah dibubarkan. Meski begitu, Faisal tidak yakin sepenuhnya mafia migas akan berhenti menjadi lintah darat di negara ini.
Digas KPK lagi
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menguak lagi dugaan praktik mafia migas di Pertamina Energy Trading Limited atau Petral.
Adapun Petral dibubarkan oleh pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) tanggal 13 Mei 2015. Namun nama Petral kembali menyeruak usai KPK mengumumkan penangkapan dan penetapan Bambang Irianto sebagai tersangka suap kasus dugaan mafia migas pada 11 September 2019.mr
Editor : Redaksi
