WASHINGTON- Mahkamah Agung AS yang terpecah mencabut moratorium pengusiran oleh pemerintahan Biden, mengakhiri perlindungan bagi jutaan orang yang tertinggal dalam pembayaran sewa selama pandemi Covid-19.
Dengan tiga hakim liberal yang berbeda pendapat, pengadilan memihak para penantang yang mengatakan moratorium melebihi wewenang Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS dan membuat tuan tanah mengalami kesulitan yang tidak beralasan.
Baca Juga: KPU Sudah Terima Salinan Putusan MA Soal Syarat Usia Minimum Cakada
Pengadilan telah meninggalkan moratorium CDC sebelumnya pada bulan Juni, tetapi Hakim Brett Kavanaugh mengatakan pada saat itu bahwa otorisasi kongres akan diperlukan untuk perpanjangan lebih lanjut.
Kongres tidak bertindak dan kaum progresif malah menekan Presiden Joe Biden untuk mengeluarkan moratorium baru yang sedikit lebih sempit. Larangan itu diterapkan di negara-negara dengan “tingkat penularan komunitas yang substansial atau tinggi” dari virus corona – saat ini lebih dari 95% dari negara tersebut.
Pengacara Departemen Kehakiman berpendapat bahwa varian delta virus telah meningkatkan pentingnya larangan penggusuran untuk memastikan bahwa gelombang orang tidak dipaksa ke akomodasi yang lebih ramai.
Baca Juga: Soal Putusan MA Kabulkan Gugatan Partai Garuda, Pengamat: Bertentangannya di Mana?
Dalam mengumumkan moratorium yang direvisi 3 Agustus, Biden mengakui peluang hukumnya panjang. Namun dia mengatakan larangan itu layak dilakukan sebagian karena proses pengadilan akan memberi pemerintah daerah tambahan waktu untuk mendistribusikan lebih dari $45 miliar bantuan sewa yang telah diberikan Kongres.
Para penantang, sekelompok tuan tanah dan asosiasi perdagangan real estat dari Alabama dan Georgia, mengatakan pernyataan Biden menunjukkan bahwa pemerintah melanggar aturan hukum.
Departemen Keuangan mengatakan pada hari Rabu bahwa hanya $1,7 miliar bantuan sewa yang dikeluarkan bulan lalu, sehingga totalnya sejauh ini menjadi $5,1 miliar.
Baca Juga: PK Dokter Spesialis Mata Ditolak, Eduard Rudy: Tak Ada Alasan Upaya Hukum Lainnya Ditunda
Pemerintah mengandalkan ketentuan hukum yang memberi wewenang kepada menteri kesehatan dan layanan manusia untuk “membuat dan menegakkan peraturan seperti yang menurut penilaiannya diperlukan untuk mencegah masuknya, penularan, atau penyebaran penyakit menular.” CDC bertempat di dalam Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan.
Kasusnya adalah Alabama Association of Realtors v. Department of Health and Human Services, 21A23.es
Editor : Redaksi
