MALANG (Realita)- Rencana revitalisasi Psar Besar Malang (PBM) terus digaungkan. Pembangunan PBM ini termasuk salah satu program prioritas Pemerintah Kota (Pemkot) Malang, dalam kepemimpinan Pj Wali Kota Malang Iwan Kurniawan.
Pihak legislatif pun turut mendorong dan mendukung revitalisasi Pasar Besar itu, meskipun ada upaya penolakan dari beberapa pedagang.
Baca Juga: Sidak di Pasar Besar Malang, Komisi B DPRD Kota Malang Sebut Kondisi Pasar Sudah Tak Layak
Anggota Komisi B DPRD Kota Malang, Arief Wahyudi mengatakan, saat ini ada respon positif atas kesepakatan dua paguyuban pedagang pasar besar terkait pembangunan pasar. Dua paguyuban itu yakni P3BM dan Hippama.
Ia juga mengungkapkan, rencana pembangunan PBM telah dirumuskan dua kali ini. Meskipun yang pertama batal direalisasikan karena ada gejolak penolakan.
Namun, kali ini, dirinya menegaskan, PBM harus dibangun. "Peluang yang kedua ini tidak boleh gagal, apapun yang ada. Maka Pasar Besar harus dibangun," tegas dia.
Arief mengimbau jangan sampai ada penolakan. Karena, apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, bukan pihak yang menolak yang akan bertanggungjawab, namun Pemkot Malang yang akan disalahkan.
Baca Juga: Pastikan Kinerja Optimal, DPRD Kota Malang Lakukan Kunker ke Bapenda
"Ayo kita sepakati bersama, kalau ada kerikil-kerikil, ada ganjalan-ganjalan kecil, mohon dibicarakan," ujarnya.
Dirinya pun menilai bahwa kesepakatan para pedagang ini menjadi peluang besar. Di sisi lain, dirinya juga menegaskan bahwa rencana itu dimaksudkan kepentingan bersama.
"Jangan sampai peluang besar jadi gagal. Kami tidak ingin menghilangkan pasar tradisional, tapi kami ingin fasilitas bisa lebih baik," tegas Arief.
Baca Juga: DPRD Kota Malang Gandeng Malang Institute Adakan Pelatihan Analisis Kebijakan Publik
Sementara itu Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, Bayu Rekso Aji mengatakan, saat ini soal rencana pembangunan PBM, pedagang sudah tidak perlu hawatir soal adanya biaya atau pungutan-pungutan. DPRD akan mengawal tidak ada biaya yang dikeluarkan pedagang alias gratis.
"Ada dua hal kekhawatiran mereka kalau relokasi terus balik, bayar. Itu yang kita pastikan harus gratis dan tertuang di kesepakatan itu. Kedua tentang jumlah toko, bedak, dan lain-lain itu juga kita kunci, gak mau berkurang dan bertambah. Itu kekhawatiran yang disampaikan pedagang saat itu," jelas Bayu. (Mad)
Editor : Redaksi
