SURABAYA (Realita)– Pemerintah Kota Surabaya menghadapi tantangan besar dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) guna memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur dan layanan publik. Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, secara terbuka mengungkap berbagai keterbatasan fiskal serta rencana strategis pembiayaan pembangunan, termasuk opsi skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
Salah satu proyek yang menjadi perhatian adalah pembangunan Jalan Lingkar Luar Timur (JLLT) atau Outer East Ring Road (OERR), yang diperkirakan membutuhkan dana sekitar Rp6 triliun untuk konstruksi dan pembebasan lahan. Sementara itu, proyek Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB) diperkirakan menelan biaya sebesar Rp1,6 triliun.
Tak hanya infrastruktur jalan, kebutuhan mendesak lainnya seperti penanganan banjir di perkampungan melalui pemasangan u-ditch juga memerlukan anggaran hingga Rp3 triliun. Selain itu, program perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu) atau Dandan Omah disebut Wali Kota Eri membutuhkan sekitar Rp245 miliar.
"Jika semua kebutuhan ini ingin kita realisasikan, totalnya mencapai lebih dari Rp7 triliun. Maka dari itu, perlu ada kejelasan kepada masyarakat terkait kelanjutan proyek seperti OERR," ujar Eri pada Jumat (11/4/2025).
Ia menyarankan penggunaan skema KPBU sebagai solusi pembiayaan jangka panjang, seperti yang dianjurkan Presiden RI. “Kalau kita menunggu dana APBD, maka OERR baru bisa selesai dalam 10 tahun. Dengan KPBU, kita bisa mulai membangunnya di 2028,” terangnya.
Menurut Eri, pertumbuhan ekonomi Surabaya bisa terhambat tanpa percepatan pembangunan infrastruktur. Meski APBD Surabaya mencapai Rp12,3 triliun, sebagian besar telah terikat untuk belanja wajib.
Ia merinci, Rp3,6 triliun digunakan untuk gaji pegawai, termasuk PPPK yang baru diangkat. Anggaran wajib sektor pendidikan mencapai Rp2,46 triliun (20 persen dari APBD), sementara sektor kesehatan, termasuk program Universal Health Coverage (UHC), menyerap sekitar Rp2,4 triliun per tahun.
"Dengan perhitungan ini, sisa anggaran yang bisa dipakai untuk pembangunan hanya sekitar Rp2 triliun per tahun. Padahal, kebutuhan kita bisa sampai Rp20 triliun," jelasnya.
Karena itu, ia mengajak DPRD dan warga Surabaya untuk berdiskusi secara terbuka mengenai prioritas pembangunan serta skema pembiayaan yang memungkinkan. "Apakah kita mengandalkan KPBU, atau menunggu hingga 10 tahun ke depan? Masyarakat perlu tahu fakta ini," kata Eri.
Ia juga mendorong agar seluruh proses perencanaan dan pembahasan APBD dilakukan secara transparan, bahkan melalui siaran langsung, agar publik dapat mengikuti alokasi anggaran yang dilakukan.
"Saya ingin alokasi anggaran ini terbuka. Semua warga tahu mana yang diprioritaskan, dan kenapa," tegasnya.yudhi
Editor : Redaksi
