DPRD Kota Malang Tekankan Peran BUMD di Tengah Efisiensi Anggaran

MALANG (Realita)– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian laporan hasil pembahasan Badan Anggaran terhadap Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2025, Jumat (29/8/2025).

Rapat yang dipimpin pimpinan DPRD tersebut berlangsung di ruang sidang utama Gedung DPRD Kota Malang, dihadiri unsur eksekutif maupun legislatif. Pembahasan difokuskan pada efisiensi penggunaan anggaran, pengalokasian dana untuk program prioritas, serta dukungan terhadap pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) yang menjadikan Kota Malang sebagai salah satu lokusnya.

Ketua DPRD Kota Malang, Amitya Ratnanggani Sirraduhita, menegaskan bahwa efisiensi anggaran harus tetap memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, efisiensi bukan sekadar pemangkasan, melainkan pengalihan alokasi menuju sektor yang lebih strategis.

“Efisiensi ini bukan hanya mengurangi, tapi mengalihkan pada hal-hal penting sesuai instruksi pusat. Tidak ada proyek besar selain yang sudah masuk dalam PSN. Itu yang kami tekankan agar benar-benar bisa di-backup pada sisa tahun anggaran ini,” kata Amitya.

Amitya juga menyoroti potensi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai belum optimal. Jika dikolaborasikan dengan berbagai pihak, BUMD diyakini mampu menopang pertumbuhan ekonomi daerah.

“Di Komisi B kami sudah menganalisis potensi BUMD. Kalau dikolaborasikan dengan stakeholder lain, kinerjanya bisa meningkat. Meski dampaknya belum signifikan tahun ini, tapi ini modal besar untuk tahun depan,” jelasnya.

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menambahkan pemerintah kota telah melakukan efisiensi melalui penerbitan tiga Peraturan Wali Kota (Perwali). Pergeseran anggaran dilakukan sesuai arahan pemerintah pusat dan dikonsultasikan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

“Kami sudah mengeluarkan tiga Perwali untuk pergeseran anggaran. Semua sesuai ketentuan pusat, dan dikonsultasikan ke provinsi agar tepat sasaran,” ujar Wahyu.

Ia menegaskan, program prioritas yang masuk dalam APBD Perubahan meliputi pendidikan, kesehatan, koperasi, hingga bantuan sosial yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, termasuk dukungan terhadap PSN di Kota Malang.

“Efisiensi ini diarahkan agar benar-benar menyentuh kebutuhan warga. Insya Allah dengan tren positif pendapatan daerah, target realisasi APBD 2025 tetap tercapai,” tegasnya.

Rapat Paripurna ini menjadi momentum penting bagi DPRD dan Pemkot Malang dalam mempertegas sinergi pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, serta tepat sasaran demi mendukung pembangunan daerah. (Mad)

Editor : Redaksi

Berita Terbaru

Ngebut, Mobil Tabrak Pembatas Jalan

THANH HOA (Realita)- Pengemudi menabrak pembatas jalan, apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan semua orang. Thanh Hoa, Vietnam. Baru-baru ini, warganet …