SURABAYA (Realita)– Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya menggelar seminar bertajuk “Dinamika dan Tantangan Hukum Militer dalam Sistem Peradilan di Indonesia”, Kamis, 23 Oktober 2025. Acara yang berlangsung di Auditorium R. Soeparman Hadi Pranoto, Gedung Graha Wiyata lantai 9 itu dihadiri sekitar 400 mahasiswa.
Kegiatan tersebut menghadirkan dua narasumber dari lingkungan peradilan militer, yakni Letnan Kolonel Chk Dian Fitriansyah, S.H., M.H., Wakil Kepala Oditurat Militer III-11 Surabaya, dan Mayor Laut (H) Mirza Ardiansyah, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
Seminar dibuka oleh Kaprodi S3 Fakultas Hukum Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., kemudian dilanjutkan sambutan dari Daniel Yulius Caesar, Ketua DPM FH Untag, serta Ryandra Wahyu Aditya Bahar, Ketua Pelaksana kegiatan.
Dalam pemaparannya, Letkol Dian Fitriansyah menjelaskan peran dan kewenangan Oditurat Militer dalam sistem penegakan hukum militer. Ia menegaskan bahwa oditur militer berfungsi sebagai penuntut umum di peradilan militer, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
“Peran Oditurat Militer meliputi pemeriksaan berkas perkara dari penyidik Polisi Militer, penentuan kelayakan perkara untuk disidangkan, penyusunan surat dakwaan, hingga pelaksanaan eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap,” ujar Dian.
Sementara itu, Mayor Laut Mirza Ardiansyah memaparkan materi bertema “Hakim Militer dalam Penegakan Disiplin dan Tindak Pidana Militer.” Ia menjelaskan bahwa peradilan militer merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman di Indonesia yang memiliki kekhasan tersendiri, namun tetap menjunjung tinggi asas equality before the law.
“Dalam sistem peradilan militer, terdapat empat jenis acara pemeriksaan, yaitu acara pemeriksaan biasa, khusus, cepat, dan koneksitas,” tutur Mirza.
Ia juga membahas konsep perkara in absensia serta menjelaskan kode etik dan profesionalitas yang harus dijunjung oleh seorang hakim militer.
Melalui kegiatan ini, DPM FH Untag berharap mahasiswa hukum memahami lebih dalam tentang dinamika hukum militer di Indonesia serta tantangan implementasinya dalam sistem peradilan nasional.yudhi
Editor : Redaksi
