JEMBER (Realita) – Bupati Jember Muhammad Fawait menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memangkas hambatan pelayanan publik, mulai dari akses kesehatan gratis hingga kemudahan pengurusan administrasi kependudukan. Penegasan itu disampaikan saat bertemu para ketua RT dan RW di Balai Desa Rejoagung, Kecamatan Semboro, Senin (9/11/2026).
Pertemuan tersebut merupakan bagian dari rangkaian program Bunga Desaku. Gus Fawait memanfaatkan kesempatan itu untuk menyampaikan sejumlah kebijakan pemerintah sekaligus memperkuat koordinasi dengan pengurus lingkungan yang berhadapan langsung dengan masyarakat.
Ia meminta RT dan RW tidak sekadar menjadi penyampai informasi pemerintah, tetapi juga aktif melaporkan berbagai persoalan warga agar dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.
Salah satu kebijakan yang menjadi perhatian adalah jaminan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Gus Fawait menegaskan, persoalan biaya tidak boleh lagi menjadi alasan warga menunda pemeriksaan atau pengobatan di puskesmas maupun rumah sakit.
“Pokoknya, warga Jember kalau sakit harus bisa berobat ke puskesmas maupun rumah sakit tanpa terkendala biaya. Jangan sampai ada masyarakat yang tidak berobat hanya karena tidak punya biaya,” tegasnya.
Komitmen tersebut juga mencakup pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, mulai dari pemeriksaan kehamilan hingga persalinan sesuai ketentuan program yang berlaku. Pemerintah daerah ingin memastikan masyarakat mendapatkan akses pelayanan kesehatan tanpa terbebani persoalan ekonomi.
“Termasuk ibu-ibu hamil, pemeriksaan dan persalinannya juga mendapatkan pelayanan gratis. Yang terpenting masyarakat sehat,” lanjut Gus Fawait.
Selain kesehatan, Bupati Jember juga menyoroti persoalan administrasi kependudukan yang selama ini kerap menyulitkan masyarakat. Melalui inovasi PETA Cinta (Pelayanan Tuntas Cetak KTP Elektronik di Kecamatan), warga kini dapat mengurus pencetakan KTP elektronik dan sejumlah dokumen kependudukan lainnya di kantor kecamatan masing-masing.
Kebijakan ini memangkas jarak pelayanan karena masyarakat tidak perlu lagi datang langsung ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Jember untuk mendapatkan layanan pencetakan KTP elektronik.
Dari sisi ketersediaan, pemerintah daerah menyebut stok blangko KTP elektronik saat ini mencapai sekitar 89.000 keping. Jumlah tersebut disiapkan untuk mempercepat pelayanan sekaligus mengatasi antrean pencetakan yang sebelumnya sempat mencapai sekitar 62.000 warga.
Gus Fawait juga menegaskan bahwa seluruh pelayanan administrasi kependudukan wajib diberikan secara gratis. Ia meminta masyarakat tidak takut melaporkan apabila menemukan pungutan dalam pengurusan dokumen maupun mengalami kendala pelayanan.
Pengaduan dapat disampaikan melalui kanal Wadul Gus'e. Langkah ini diharapkan menjadi sarana pengawasan masyarakat agar pelayanan publik berjalan sesuai ketentuan dan tidak dimanfaatkan oleh oknum untuk melakukan pungutan liar.
Tak hanya pencetakan KTP, Pemkab Jember juga menghadirkan kemudahan untuk perubahan data kependudukan yang membutuhkan penetapan pengadilan. Kebijakan ini dilakukan melalui kerja sama antara Bupati Jember dan Ketua Pengadilan Negeri Jember.
Melalui kerja sama tersebut, pelayanan persidangan kini dapat dilaksanakan di kantor Dispendukcapil Jember setiap dua minggu sekali, tepatnya pada hari Jumat. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu berulang kali mendatangi sejumlah instansi untuk menyelesaikan proses perubahan dokumen kependudukan.
Skema pelayanan terpadu ini diharapkan mampu memangkas birokrasi, menghemat waktu, sekaligus mempermudah masyarakat dalam memperoleh kepastian administrasi kependudukan.
Dalam pertemuan tersebut, Gus Fawait kembali menekankan pentingnya keterlibatan RT dan RW untuk memastikan berbagai kebijakan pemerintah benar-benar sampai kepada masyarakat. Pengurus lingkungan diharapkan aktif menyampaikan informasi sekaligus menjadi penghubung ketika warga menghadapi persoalan pelayanan publik.
Editor : Redaksi
