JAKARTA (Realita)- Ahli digital forensik, Rismon Sianipar, menyampaikan pesan tegas kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di tengah menguatnya wacana pemakzulan (impeachment). Rismon meminta Gibran untuk tidak mengambil keputusan mengundurkan diri dari jabatannya.
Rismon menilai langkah mundur justru berpotensi menguntungkan pihak-pihak tertentu yang ingin menduduki kursi Wakil Presiden tanpa melewati mekanisme pemilihan langsung oleh rakyat.
"Kalau pesan saya sama Mas Wapres Gibran, jangan pernah mundur ini operasi politik. Ya, enak kali yang jadi wapres pengganti misalnya tidak ada pemilu ulang," tegas Rismon, dikutip Selasa (10/11/2026).
Rismon menggarisbawahi persoalan legitimasi politik apabila posisi Wakil Presiden diisi oleh sosok pengganti yang tidak dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilu. Menurutnya, figur pengganti tersebut akan menduduki jabatan tanpa melalui perjuangan kontestasi politik.
"Masa wapres pengganti yang enggak dipilih rakyat, ya? Ya, suara rakyat adalah suara Tuhan. Ya, mana terima rakyat nanti?" ujar Rismon.
Ia menggambarkan potensi penolakan publik jika posisi Gibran digantikan oleh sosok tertentu yang bahkan pernah kalah dalam kontestasi Pilpres sebelumnya.
"Ya, saya enggak pilih dia jadi wapres kok. Siapa orang itu? Misalnya si X, si Polan, siapa dia? Kami enggak pilih dia sebagai wapres," lanjutnya. "Wapres penggantinya enggak ada keringatnya, enggak dipilih oleh rakyat, ya itu terus jadi wapres. Misalnya dipilih dari capres atau cawapres yang gagal kemarin, yang kalah kemarin, enak kali," imbuhnya.
Lebih jauh, Rismon mengungkapkan dugaannya bahwa polemik yang terjadi saat ini bukan sekadar persoalan pergantian posisi Wakil Presiden. Ia menduga gerakan pemakzulan Gibran merupakan sasaran antara dari sebuah operasi politik yang target utamanya adalah Presiden Prabowo Subianto.
"Makanya sebelumnya saya katakan, sebenarnya ini operasi politik ini, ini sasaran antara saja ini. Wapres Gibran, berikutnya mereka akan tuntut Prabowo Subianto juga," ungkapnya.
Rismon secara eksplisit menegaskan arah akhir dari rangkaian gerakan politik tersebut.
"Itu sasaran utamanya adalah Prabowo Subianto," tegas Rismon.
Mengaitkan wacana pemberhentian dengan regulasi ketatanegaraan, Rismon menjelaskan bahwa status Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024 terikat secara hukum sebagai satu kesatuan pasangan calon (paslon) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu maupun UUD 1945.
Menurutnya, apabila salah satu figur dari pasangan tersebut gugur atau dimakzulkan, pihak pengusung pemakzulan berpotensi membawa kembali isu tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mempertanyakan keberlanjutan jabatan Presiden Prabowo.
"Setelah ini terjadi proses politik ya wapres Gibran berhasil dimakzulkan, mereka akan teriak lagi di MK. Apa karena apa? Secara undang-undang pemilu, undang-undang nomor 7 tahun 2017 dan PKPU juga paslon. Maka begitu salah satu pasangan ini gugur, maka mereka akan menuntut di MK lagi untuk menggugurkan Prabowo Subianto karena paslon," paparnya.
Rekan seperjuangan Roy Suryo ini pun menilai DPR maupun MPR harus memperhitungkan konsekuensi hukum dari sistem pemilihan langsung tersebut, termasuk mempertimbangkan opsi menggelar pemilu ulang agar tetap adil bagi rakyat.
"Itulah apa konsekuensi hukum dari pemilihan langsung. Bukan satu yang mendaftar. Paslon sejak pendaftaran proses pendaftaran pemilu. Kalau mau fair, DPR di sana atau MPR, lakukan pemilu ulang, itu risiko hukumnya," pungkas Rismon.
Sumber : tribun solo
#wapres #gibran #rismonsianipar #gibranmundur
Editor : Redaksi
