SURABAYA (Realita)– Praktik dugaan pungutan liar (pungli) dalam pengurusan perizinan di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Timur kembali terungkap di persidangan. Sejumlah pengusaha tambang hingga pemohon izin sumur air tanah membeberkan adanya permintaan uang dengan nominal bervariasi, mulai jutaan hingga ratusan juta rupiah.
Fakta tersebut terungkap dalam sidang perkara dugaan korupsi perizinan ESDM Jatim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, Rabu (18/11/2026). Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Surabaya menghadirkan sejumlah saksi untuk memberikan keterangan terkait proses pengurusan perizinan.
Salah satu kesaksian yang mencuri perhatian disampaikan Maria Ulfa. Direktur Utama PT Lestari Sentosa tersebut mengaku pernah diminta menyiapkan uang sebesar Rp300 juta untuk mempercepat pengurusan izin di Dinas ESDM Jatim.
Selain itu, Zusaida dari CV Selo Gumilang mengungkapkan pengalamannya saat mengurus perizinan. Ia mengaku telah membayar Rp40 juta kepada konsultan bernama Doni, ditambah biaya pencetakan peta sebesar Rp3 juta.
Namun, menurut Zusaida, masih ada permintaan uang lainnya. Ia mengaku pernah ditelepon Dewi Kurniawati dan diminta datang ke kantor ESDM Jatim untuk menyerahkan uang tunai Rp25 juta.
"Yang pasti di situ ada Pak Oni. Terus uang itu saya serahkan ke Bu Dewi atas persetujuannya Pak Oni," ungkap Zusaida di hadapan majelis hakim.
Kesaksian senada disampaikan Doni Andian Dwi Saptono. Ia mengaku pernah mengurus Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan izin eksplorasi untuk kliennya pada awal 2025.
Saat itu, Doni mengaku mendapat informasi adanya permintaan uang untuk pimpinan sebesar Rp30 juta. Setelah dilakukan negosiasi, nominal tersebut turun menjadi Rp20 juta.
Uang tersebut, menurut Doni, diserahkan kepada Dewi Kurniawati di kantor ESDM Jatim.
Hizbulwaton, komisaris usaha pertambangan batu kapur di Tuban, juga mengaku pernah diminta membayar uang sekitar Rp20 juta saat mengurus perizinan pada 2025. Awalnya, permintaan disebut mencapai Rp30 juta, tetapi setelah negosiasi menjadi Rp20 juta.
"Uang Rp20 juta itu saya berikan sebelum izin terbit. Selesainya tidak sampai satu bulan," jelasnya.
Sementara itu, Solehudin, Direktur CV Sarana Bangun Nirwana, membeberkan pengalaman mengurus berbagai perizinan tambang sejak 2018. Ia mengatakan, pada awalnya pengurusan IUP tidak dipungut biaya. Namun, setelah terjadi pergantian pejabat kepada Oni Setiawan, menurutnya mulai muncul permintaan uang ketika izin eksplorasi hendak diterbitkan.
"Saya pertama kali dengan Pak Oni sewaktu ada kunjungan ke Jember. Saat itu beliau meminta untuk diperhatikan untuk mendukung operasional," ungkap Solehudin.
Beberapa hari kemudian, Solehudin datang ke Surabaya untuk bertemu Oni Setiawan. Dalam pertemuan tersebut, ia mengaku kembali mendengar permintaan uang.
"Waktu itu saya tidak bawa uang dan dia mengutarakan untuk cipta kondisi," lanjutnya.
Untuk pengurusan izin CV Sarana Bangun Nirwana, Solehudin mengaku diminta membayar Rp30 juta melalui tiga kali pembayaran secara tunai.
"Pertama di kantor, kemudian di ruangannya. Sedangkan untuk pengurusan izin-izin lainnya saya lupa," katanya.
Ia juga menyebut permintaan uang yang awalnya disampaikan Oni Setiawan kemudian disampaikan melalui Dewi Kurniawati.
Tak hanya itu, Solehudin mengaku pernah diminta membayar Rp15 juta untuk mempercepat pengurusan izin pertambangan. Jika diakumulasikan, uang yang telah dikeluarkan untuk sejumlah pengurusan perizinan mencapai sekitar Rp50 juta.
Bahkan, ia mengungkap adanya permintaan uang Rp50 juta untuk mempercepat laporan teknis PT Bumi Raya Situbondo.
"Untuk laporan Tekno kalau sudah mau lolos ya diminta oleh Pak Oni lewat Ibu Dewi," sambungnya.
Di sisi lain, Solehudin menjelaskan biaya jaminan kesungguhan atau jamsung rata-rata sekitar Rp5 juta. Pembayaran tersebut, menurutnya, dilakukan melalui Bank Jatim atas nama ESDM.
Kesaksian lain datang dari Mamat Antoni, Direktur PT Putra Belitung yang bergerak di bidang pasir dan batu. Ia mengaku mengurus perizinan pada 2024 melalui jasa konsultan. Ketika izin hendak terbit, dirinya diminta menemui Dewi Kurniawati.
Menurut Mamat, Dewi awalnya meminta uang Rp150 juta. Setelah negosiasi, nominal tersebut turun menjadi Rp100 juta dan dibayarkan dalam dua tahap.
"Ibu Dewi awalnya minta Rp150 juta, tapi setelah saya lobi akhirnya Rp100 juta dan dibayar dua kali. Rp50 juta pertama dan Rp50 juta kedua saya serahkan ke Ibu Dewi," bebernya.
Sementara itu, Indra Fijananto, pemilik PT Bumi Indra Sentosa yang bergerak di bidang pertambangan di Pasuruan, mengaku pernah mengajukan perpanjangan izin pada 2024 melalui jasa konsultan.
Ia menyebut diminta menyiapkan uang Rp20 juta. Uang tersebut kemudian diambil melalui ATM dan diserahkan langsung kepada Oni Setiawan.
"Satu bulan kemudian izinnya sudah terbit," katanya.
Tak hanya perizinan tambang, sejumlah saksi juga mengungkap adanya biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk mengurus izin penggunaan air tanah.
Yohanes Efendi, Manajer Operasional PT Bintang Mulia, mengaku perusahaannya menggunakan jasa konsultan Supriyono untuk mengurus perpanjangan izin satu titik sumur air tanah pada 2025. Nilai kontraknya mencapai Rp30 juta.
"Waktu itu nilai kontraknya Rp30 juta," ungkap Yohanes.
Ia mengaku perusahaan memilih menggunakan jasa konsultan karena sebelumnya belum pernah mengurus perizinan di lingkungan ESDM Jatim. Padahal, menurutnya, selama berhubungan langsung dengan instansi tersebut tidak pernah mengalami kendala.
Ageng Supriyadi, staf Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Mitra Husada, juga mengaku menyerahkan pengurusan perpanjangan izin kepada CV Tirta Amarta Sejahtera yang dipimpin Supriyono dengan biaya Rp15 juta.
"Untuk perpanjangan bayar Rp15 juta dan izin perpanjangan tersebut sudah terbit pada 2025," katanya.
Di hadapan majelis hakim, Supriyono mengakui kerap mengurus perizinan di Dinas ESDM Jatim. Ia menjelaskan, pengurusan Izin Pengusahaan Air Tanah (IPAT) membutuhkan rekomendasi dari ESDM.
Supriyono juga mengungkap adanya penyerahan uang kepada dua pejabat ESDM Jatim dalam pengurusan izin perusahaan.
"Untuk PT Bintang Mulia melalui Pak Hermawan dan saya serahkan uang Rp15 juta. Untuk Rumah Sakit Mitra Husada melalui Ibu Ertika Rp5 juta," ungkapnya.
Saksi Mohamad Yasin Sofyan dari CV Biji Sesawi, perusahaan bidang perikanan dan pertanian, mengaku mengurus perpanjangan izin sumur pada 2025 melalui seseorang bernama Kevin. Total biaya yang dikeluarkan mencapai Rp7 juta.
Menurut Yasin, uang tersebut diberikan dalam beberapa tahap. Sebagian disebut sebagai biaya operasional kunjungan ke Banyuwangi, sedangkan sisanya diserahkan ketika dirinya datang ke kantor ESDM Jatim di Surabaya.
"Kevin membahasakannya uang itu untuk pimpinan," ujarnya.
Yasin juga mengeluhkan adanya permintaan uang saku dari aparat penegak hukum Polda Jatim ketika izin perusahaannya sudah kedaluwarsa.
"Saat masih proses, kami didatangi APH untuk menanyakan beberapa perizinan kami. Akhirnya kami dobel-dobel, nyangoni," ungkapnya.
Slamet Riyadi, staf administrasi CV Kian Jaya yang bergerak di bidang pengeboran air tanah, mengaku mengajukan perizinan SIUPAT pada 2025 melalui Asosiasi APATIA dengan biaya Rp15 juta. Menurutnya, izin tersebut terbit sekitar satu bulan kemudian.
Sedangkan Samuel Boy Cendana, Direktur PT Berkat Telur dan PT Berkat Anugrah asal Jember, mengaku kedua perusahaannya juga menggunakan jasa pihak ketiga.
PT Berkat Telur menggunakan jasa LSM dengan biaya Rp25 juta. Sementara PT Berkat Anugrah menggunakan jasa konsultan bernama Wahyu dengan biaya belasan juta rupiah.
Menurut Samuel, perizinan PT Berkat Telur terbit sekitar dua bulan setelah pengurusan. Berbeda dengan PT Berkat Anugrah yang prosesnya justru memakan waktu hingga bertahun-tahun.
Editor : Redaksi