Menko Pangan Sentil Ketergantungan Impor, Petani Luar Negeri Lebih Sejahtera daripada Petani Indonesia

Advertorial

JEMBER (Realita) – Ketergantungan Indonesia terhadap impor pangan dinilai menjadi ironi di tengah besarnya jumlah masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian.

Kondisi tersebut justru membuat petani negara lain menikmati keuntungan dari pasar Indonesia, sementara kesejahteraan petani, nelayan, dan peternak dalam negeri masih menjadi persoalan.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyoroti persoalan tersebut saat memberikan kuliah umum di Universitas Jember (UNEJ), Sabtu (21/11/2026).

Ia mengingatkan, ketahanan pangan tidak cukup hanya dilihat dari ketersediaan bahan makanan, tetapi juga menyangkut kemandirian produksi dan kesejahteraan masyarakat yang bekerja di sektor pangan.
Zulkifli menyebut Indonesia masih menghadapi ketergantungan impor sejumlah komoditas utama, seperti beras, gula, garam, kedelai, dan gandum pada 2024. Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi evaluasi serius agar potensi produksi dalam negeri tidak terus kalah bersaing dengan produk luar negeri.
"Jika bahan pangan utama saja masih impor, maka yang sejahtera adalah petani luar negeri. Sementara 160 juta rakyat kita yang terdiri dari petani, nelayan, dan peternak masih banyak yang miskin. Bangsa yang maju adalah bangsa yang rakyatnya produktif," tegas Zulkifli.
Ia juga mengingatkan perubahan tatanan ekonomi dunia yang kini bergerak dari era globalisasi menuju deglobalisasi. Konflik geopolitik, kebijakan proteksi perdagangan, dan persaingan antarnegara membuat rantai pasok pangan global semakin rentan mengalami gangguan.

Dampaknya tidak hanya dirasakan melalui perdagangan komoditas, tetapi juga kebijakan lingkungan yang diterapkan negara tujuan ekspor. Zulkifli menyinggung aturan EU Deforestation Regulation dari Uni Eropa yang berpotensi memengaruhi perdagangan sejumlah komoditas Indonesia, seperti kopi, cengkeh, lada, dan kelapa sawit.

Ancaman lain datang dari perubahan iklim ekstrem. Ia mencontohkan kekeringan di Banyuwangi dan banjir di Aceh sebagai gambaran bagaimana anomali cuaca dapat mengganggu produksi pertanian sekaligus memperbesar risiko ketahanan pangan nasional.

Untuk menghadapi tekanan tersebut, pemerintah mengklaim telah melakukan pembenahan kebijakan di sektor pangan. Salah satunya melalui penyederhanaan distribusi pupuk dan peningkatan alokasi pupuk dari enam juta ton menjadi 9,5 juta ton guna mendukung peningkatan produksi pertanian dan target surplus beras.

Pemerintah juga berupaya memperkuat posisi tawar petani melalui kebijakan harga gabah. Harga Pembelian Pemerintah ditetapkan sebesar Rp6.500 per kilogram tanpa persyaratan kadar air. Bahkan, harga gabah di sejumlah wilayah Banyuwangi disebut mencapai Rp7.000 hingga Rp7.500 per kilogram.

Selain itu, pembatasan impor tapioka disebut turut mendongkrak harga singkong di tingkat petani Lampung. Zulkifli menilai perlindungan pasar dan harga komoditas dalam negeri menjadi bagian penting untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

"Bangsa yang maju adalah bangsa yang rakyatnya produktif," ujarnya.

Di sektor perikanan, pemerintah mendorong pembangunan infrastruktur kampung nelayan, mulai dari tempat pelelangan ikan (TPI), pabrik es, cold storage, hingga stasiun pengisian bahan bakar solar untuk nelayan. Infrastruktur tersebut diharapkan memperkuat aktivitas ekonomi pesisir dan meningkatkan Nilai Tukar Nelayan.

Zulkifli juga menyoroti rendahnya efisiensi produksi apabila sektor pertanian masih bergantung pada pola kerja manual. Menurutnya, mekanisasi dan penggunaan teknologi modern harus diperluas agar produktivitas meningkat dan biaya produksi dapat ditekan.

Persoalan industrialisasi pertanian juga dinilai penting untuk menciptakan nilai tambah komoditas. Pemerintah mendorong pengembangan ekosistem industri pertanian terintegrasi agar hasil produksi tidak hanya dijual sebagai bahan mentah, tetapi dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomi lebih tinggi.

Di tengah tantangan tersebut, Zulkifli mengapresiasi langkah UNEJ yang mulai memperkuat kontribusi perguruan tinggi melalui pendidikan pertanian berkelanjutan. Kampus tersebut resmi meluncurkan mata kuliah wajib dan buku ajar Pertanian Industri Berkelanjutan (PIB) bersama Kementerian Koordinator Bidang Pangan.

Rektor UNEJ Iwan Taruna mengatakan, mata kuliah tersebut akan diberikan kepada mahasiswa lintas disiplin ilmu. Dengan jumlah mahasiswa sekitar 40 ribu orang, UNEJ ingin memastikan pemahaman mengenai pembangunan pertanian modern tidak hanya menjadi domain mahasiswa fakultas pertanian.

Kepala LPMPP UNEJ Ermanto Fahamsyah menjelaskan, buku Pertanian Industri Berkelanjutan disusun oleh dosen-dosen UNEJ sebagai fondasi akademik perkuliahan tersebut. Materinya dirancang untuk menghubungkan peningkatan produktivitas pertanian, kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian lingkungan.

"Sektor pertanian Indonesia menghadapi berbagai tantangan seperti ancaman krisis pangan, perubahan iklim, dan degradasi lingkungan. Tantangan tersebut saling berkaitan sehingga penanganannya memerlukan pemahaman yang melibatkan berbagai bidang keilmuan," jelas Ermanto.

Zulkifli juga mengapresiasi potensi pertanian Jember, termasuk keberhasilan ekspor okra ke Jepang dan reputasi tembakau berkualitas tinggi. Ia menilai UNEJ memiliki peran strategis dalam mendorong kemajuan ekonomi Kabupaten Jember dan kawasan Tapal Kuda.

"Universitas Jember ini benar-benar menjadi pusat kemajuan bagi Kabupaten Jember dan kawasan Tapal Kuda secara keseluruhan," ungkapnya.

Sebagai tindak lanjut peluncuran buku, Zulkifli mengundang para dosen penulis Pertanian Industri Berkelanjutan untuk mengikuti diskusi terbatas atau panel diskusi pangan. Forum tersebut diharapkan memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan perguruan tinggi dalam merumuskan solusi atas persoalan pangan nasional.

Editor : Redaksi

Berita Terbaru