JAKARTA (Realita)- Pihak pengelola bersama segelintir warga setempat telah menjalankan pembentukan Panitia Musyawarah (Panmus) Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) Delta Cakung, Jakarta Timur, pada Sabtu (21/11/2026) siang. Namun, terdapat dugaan kejanggalan dalam proses pembentukan Panitia Musyawarah (Panmus) P3SRS tersebut.
Salah satu penghuni Apartemen Delta Cakung, Rolis mengatakan, kejanggalan dimulai sejak tahapan awal saat pembentukan tim verifikasi. Tim ini bertugas untuk menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) alias warga yang memiliki suara untuk memilih Panmus P3SRS.
"Persoalannya saat terbentuknya tim verifikasi, itu kan seharusnya tahap keempat, pendataannya tidak dijalankan," ujar Rolis saat dikonfirmasi wartawan. Minggu (22/11/2026).
Tak sampai di situ, mendadak pengelola Delta Cakung menggelar rapat pembentukan Panmus Sabtu kemarin. Padahal, seharusnya tim verifikasi mengumumkan dulu siapa saja warga yang terdaftar sebagai DPT.
"Tim verifikasinya sendiri belum bikin DPT. Jadi nggak ada DPT, kok tiba-tiba sudah bisa (bentuk) Panmus? Mana ada DPT-nya kita nggak tahu, tahu-tahu udah terpilih Ketua dan Pengurus P3SRS yang baru," jelasnya.
Saat pemungutan suara untuk pembentukan Panmus P3SRS, Rolis juga menyebut terdapat kejanggalan. Pihak pengelola hanya menyediakan ala kadarnya, tidak dipersiapkan.
Padahal, kata Rolis, jumlah warga Delta Cakung mencapai ratusan. Hasilnya, banyak warga yang tidak mengkuti pemungutan suara.
"Fasilitas tidak memadai. Padahal di sini ada balai-balai warga, bisa mencapai rstusan. Sekarang udah zaman modern, bisa pasang layar, kamera, banyak," ungkap Rolis.
Bahkan, dalam berbagai kesempatan warga juga tak pernah diberikan izin untuk memberikan masukan untuk membentuk Ketua dan Pengurus P3SRS sesuai mekanisme yang berlaku.
"Kita sempat ajuin keberatan kepada staf dinas DPRKP DKI Jakarta dan Sudin DPRKP Jaktim yang hadir, alasannya nggak jelas," ketusnya.
Ia pun menyesalkan pihak Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI dan Staf DPRKP Sudin Jakarta, Syaiful dan Eka yang malah diduga memberikan izin untuk menyelenggarakan pemilihan Panmus P3SRS. Rolis dan warga lainnya menduga ada kesewenang - wenangan dari pihak DPRKP DKI.
"Kami melihat di sini ada kesewenang- wenangan dari aparat pemerintah, dinas (DPRKP). Tadi saya dengar dinas mengatakan itu nggak masalah rapat Panmus ini. Seolah- olah Pemprov menyetujui rapat ilegal ini. Ya bagaimana negara tidak hadir," ujarnya.
Rolis pun bersama warga lainnya berharap pengelola Delta Cakung dan DPRKP DKI mematuhi ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Pergub Nomor 132 tentang Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Milik.
"Harapannya kita simpel, jalankan P3SRS ini sesuai peraturan aja. Ikutin aja peraturan, Pergub-nya udah ada kok, jika tidak sesuai kita akan melakukan upaya hukum. Jangan ada indikasi skenario kepentingan terkait pembentukan pengurus P3SRS," pungkasnya.
Realita.co mencoba mengkonfirmasi DPRKP DKI dan Sudin DPRKP Jaktim terkait dugaan kejanggalan yang di protes ratusan warga Delta Cakung.(a1)
Editor : Redaksi