Jalan Rusak Mengancam Pengguna, Mahasiswa Gugat UU LLAJ ke MK

Advertorial

JAKARTA (Realita)- Ancaman kecelakaan akibat jalan rusak menjadi perhatian 14 warga negara Indonesia yang mengajukan uji materi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka mempersoalkan ketidakjelasan batas waktu perbaikan jalan yang diatur dalam Pasal 24 ayat (1) undang-undang tersebut.

Para pemohon yang sebagian besar merupakan mahasiswa hukum menilai penggunaan kata "segera" dalam kewajiban penyelenggara jalan untuk memperbaiki kerusakan belum memberikan kepastian waktu. Kondisi itu dinilai berpotensi membuat pengguna jalan terus menghadapi risiko kecelakaan selama kerusakan belum ditangani.

Permohonan dengan Nomor Perkara 419/PUU-XXIV/2026 tersebut telah menjalani sidang pemeriksaan pendahuluan pada Kamis (19/11/2026). Sidang dipimpin Ketua Panel Hakim Konstitusi Suhartoyo bersama Guntur Hamzah dan Daniel Yusmic P. Foekh.

Salah satu pemohon, Aisyah Nurul Fajri, memiliki pengalaman langsung terkait bahaya jalan berlubang. Dia mengaku mengalami kecelakaan di kawasan Pabedilan, Kabupaten Cirebon, hingga mengalami luka pada bagian lutut dan harus menjalani tindakan medis berupa dua jahitan.

Pengalaman tersebut menjadi salah satu dasar pengujian ketentuan yang dinilai belum memberikan kepastian mengenai kewajiban penyelenggara jalan dalam menangani kerusakan.

Kuasa hukum para pemohon, Singgih Tomi Gumilang, mengatakan keselamatan pengguna jalan tidak seharusnya bergantung pada penafsiran yang berbeda-beda terhadap kata "segera".

"Ketika jalan mengalami kerusakan yang membahayakan, masyarakat membutuhkan tindakan nyata dari penyelenggara jalan. Persoalannya, kata 'segera' dalam undang-undang belum memberikan ukuran waktu yang pasti. Akibatnya, tidak ada kepastian kapan kerusakan harus ditangani," ujar Singgih, Minggu (22/11/2026). 

Menurut dia, kewajiban memperbaiki jalan rusak perlu disertai standar penanganan yang terukur. Hal itu mencakup penilaian tingkat risiko, pengamanan sementara di lokasi berbahaya, hingga tenggang waktu pelaksanaan perbaikan.

"Jangan sampai masyarakat harus menunggu tanpa kepastian, sementara setiap hari mereka berhadapan dengan potensi kecelakaan. Keselamatan pengguna jalan harus menjadi pertimbangan utama dalam pelaksanaan kewajiban penyelenggara jalan," tegasnya.

Dalam permohonannya, para pemohon meminta MK memberikan pemaknaan konstitusional terhadap kata "segera" dalam Pasal 24 ayat (1) UU LLAJ. Mereka menghendaki adanya penilaian risiko keselamatan secara objektif dan terdokumentasi, pengamanan sementara, serta batas waktu perbaikan yang terukur.

Mereka juga meminta agar keterbatasan anggaran pemerintah daerah tidak menghapus kewajiban penyelenggara jalan untuk melindungi keselamatan masyarakat.

Ketentuan tersebut dinilai berkaitan dengan sejumlah hak konstitusional warga negara, yakni hak untuk hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 28A, hak atas kepastian hukum yang adil dalam Pasal 28D ayat (1), serta hak memperoleh pelayanan kesehatan sebagaimana Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.

Dalam sidang pendahuluan, majelis hakim memberikan sejumlah nasihat untuk menyempurnakan permohonan. Di antaranya memperjelas hubungan sebab-akibat antara norma yang diuji dengan kerugian konstitusional pemohon, memperkuat bukti kejadian, serta memperbaiki rumusan petitum agar tidak saling bertentangan.

Majelis juga meminta para pemohon memperdalam risalah pembahasan UU LLAJ dan peraturan pelaksananya. Perbandingan hukum dengan India, Singapura, dan Inggris perlu mempertimbangkan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan serta perbedaan kemampuan fiskal daerah.

Menanggapi hal tersebut, Singgih menyatakan tim kuasa hukum akan memperkuat argumentasi hukum sebelum menyerahkan perbaikan permohonan.

"Nasihat majelis kami terima sebagai bagian dari upaya menyempurnakan permohonan. Kami akan memperkuat kausalitas, menyesuaikan perbandingan hukum dengan konteks Indonesia, dan merumuskan petitum secara lebih tegas," katanya.

Para pemohon diberikan waktu 14 hari kalender sejak sidang untuk menyerahkan perbaikan permohonan. Batas akhir penyampaian perbaikan ditetapkan pada Rabu (2/12/2026) pukul 12.00 WIB.

Perkara tersebut didampingi Singgih Tomi Gumilang dan Popi Ulandari dari SITOMGUM Law Firm. Seluruh pendampingan hukum diberikan secara pro bono.

Editor : Redaksi

Berita Terbaru