JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam membangun infrastruktur tidak hanya bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga bermanfaat untuk mitigasi bencana alam. Salah satunya untuk mengantisipasi badai La Nina yang diprediksi oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) akan terjadi pada akhir tahun 2021 yang mengancam terjadinya bencana banjir.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan Kementerian PUPR telah lama bekerja sama dengan BMKG dalam memanfaatkan data meteorologi, klimatologi dan geofisika. Data tersebut digunakan untuk melakukan prediksi banjir, pemutakhiran peta kejadian banjir dan peta prakiraan potensi banjir. “Data-data tersebut sangat penting bagi kami dalam proses pembangunan infrastruktur dan operasi pemeliharaannya,” kata Menteri Basuki dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) BMKG secara virtual, Jumat (29/10/2021).
Baca Juga: Kepala Otorita IKN dan Wakilnya Mundur, Diduga karena Status Lahan dan Investasi yang Tak Jelas
Dikatakan Menteri Basuki, Kementerian PUPR telah menyiapkan sejumlah mitigasi bencana alam yang disebabkan oleh badai La Nina. Pertama, mengaktifkan Satgas Penanggulangan Bencana Pusat dan di Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) maupun Balai Wilayah Sungai (BWS) untuk melakukan monitoring terhadap semua infrastruktur yang ada di Indonesia agar dapat diketahui volume banjir yang bisa ditampung.
Kedua melaksanakan standar operasional prosedur (SOP) siaga bencana. Meliputi, mengosongkan tampungan dengan membuka seluruh pintu pengeluaran di 205 bendungan dengan volume tampungan sebesar 4,7 miliar m3. Kemudian membuka pintu pengeluaran pada 12 kolam retensi dengan volume tampungan 6,8 juta m3 dan bendung gerak dengan volume tampungan 65,8 juta m3 serta mengempiskan 12 bendung karet dengan volume tampungan 7,3 juta m3.
Selanjutnya melakukan Uji Operasi Pengaliran Terowongan Nanjung pada Floodway Cisangkuy dengan kapasitas 2 x 334 m3/detik. Terowongan Nanjung ini akan mengurangi total luas genangan di Kabupaten Bandung dari semula 3.461 ha menjadi 2.761 ha yang meliputi kawasan Dayeuhkolot, Baleendah, Andir dan sekitarnya. Kemudian Kementerian PUPR juga menyiapkan 192 unit pompa pengendali banjir dengan kapasitas 263,4 m3/detik seperti Pompa Pengendali Banjir Kali Sringin dan Pompa Pengendali Banjir Kali Tenggang.
Baca Juga: Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan PJ Bupati Banyuasin, Tinjau Tol Trans Sumatera
Untuk menambah kapasitas tampung air, Kementerian PUPR tengh menyelesaikan pembangunan 39 bendungan. “Karena ada prediksi badai La Nina kami harus hati-hati betul dalam melaksanakan pembangunan, jangan sampai ada kecelakaan konstruksi. Untuk itu kami menempatkan petugas di hulu cofferdam sejauh 5-10 km untuk mengamati pola debit air yang akan masuk ke sungai yang dibangun bendungan,” ujar Menteri Basuki.
Kementerian PUPR juga tengah melakukan inventarisasi bahan banjiran dan alat berat yang ada di BBWS/BWS maupun penyedia jasa yang tengah melakukan pekerjaan. “Kami sekarang menggunakan Geobag seperti yang telah kami lakukan di Kabupaten Luwu Utara karena lebih kuat dan lebih berat untuk mengarahkan debit banjir di sungai,” tambah Menteri Basuki.
Untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman badai La Nina, Menteri Basuki juga mengingatkan pentingnya kerjasama antar kementerian dan lembaga terkait. Misalnya, BMKG dalam memberikan prediksi serta penyebarluasan peringatan dini secara cepat, tepat dan akurat. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, memastikan kondisi hutan bagian hulu dari daerah aliran sungai (DAS) mampu mendukung pengendalian air limpasan hujan. Kementerian PUPR dalam menyiapkan infrastruktur pengendali banjir. Kementerian Pertanian untuk mengedukasi metode pertanian terasering.
Baca Juga: Isu Menguat, Sri Mulyani dan Basuki Dikabarkan Mundur dari Kabinet Jokowi
Menteri Basuki mengajak seluruh Kementerian/Lembaga untuk mengantisipasi badai La Nina dengan memanfaatkan data BMKG sehingga mengurangi dampak bencana alam. “Kalau nanti terjadi bencana akibat badai La Nina, kami mengajak semua Kementerian/Lembaga untuk menjadi subsistem Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Kita semua mengikuti arahan BNPB yang menjadi leading sector, selama ini kami di Kementerian PUPR telah melakukan hal tersebut,” kata Menteri Basuki.
Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengatakan melalui Rakornas BMKG ini diharapkan dapat mewujudkan pencegahan korban dan kerusakan akibat badai La Nina maupun cuaca ekstrem lainnya.agus
Editor : Redaksi
