SURABAYA (Realita)- Sebanyak 53 dari 63 UPT jajaran kantor yang dipimpin Krismono itu dinyatakan telah melaksanakan Pelayanan Publik Berbasis HAM. Termasuk Rutan Kelas IIB Gresik yang mendapatkan penghargaan tersebut dari Menkumham Yasonna H Laoly.
Penetapannya tertuang dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-01.HA.03.07 Tahun 2021 Tentang Penetapan pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia Tahun 2021.
Baca Juga: Berdalih Sebagai Jimat, Pengunjung Nekat Selundupkan Sajam dalam CD ke Lapas Lamongan
Kepala Kanwil Kemenkumham Jatim Krismono menyebutkan bahwa Ke-53 UPT itu berasal dari berbagai jenis layanan. Seperti lapas (23), rutan (13), kantor imigrasi (9), balai pemasyarakatan (7) hingga BHP (1).
Krismono menjelaskan bahwa untuk ditetapkan sebagai UPT dengan pelayanan publik berbasis HAM perlu memenuhi beberapa kriteria. Diantaranya adalah tidak adanya diskriminasi dalam pemberian layanan dan juga tersedianya fasilitas bagi kelompok rentan.
"Seperti jalur khusus disabilitas, adanya ruang laktasi, ruang bermain anak hingga adanya alat bantu bagi kaum difabel,” lanjut Krismono.
Baca Juga: Peringati Hari Ibu, Bapas Surabaya Ajak Klien Pemasyarakatan Tulis Surat untuk Ibu
Sementara itu, Kepala Rutan IIB Gresik Aris Sakuriyadi menjelaskan bahwa capaian ini menjadi upaya pihaknya untuk menciptakan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat. Sehingga, seluruh lapisan masyarakat punya akses yang sama dalam pelayanan publik.
“Suatu kebanggaan bagi kami atas penghargaan ini, Rutan Gresik terus berbenah dengan memberikan fasilitas yang aksesibilitas kepada masyarakat, baik bagi pengunjung maupun warga binaan sesuai SOP Pelayanan Publik Berbasis HAM,” terang Aris.
Baca Juga: 21 Napiter Kelas I Cipinang Ikrar Setia NKRI
Selain itu, Aris juga mengajak kepada instansi lain untuk bisa memiliki semangat yang sama dalam menciptakan pelayanan publik berbasis HAM. Sehingga, pelayanan yang diberikan kepada masyarakat bisa semakin baik.
“Kami mendorong pemda untuk ikut serta menciptakan pelayanan berbasis HAM dengan menyediakan fasilitas maupun perda yang mendukung pelayanan publik berbasis HAM,” tutupnya.ys
Editor : Redaksi
