TUBAN (Realita) - Ratusan massa aksi demonstrasi dari Paguyuban Pemuda 6 Desa yang terdampak langsung proyek pembangunan PT Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia (PRPP) Kilang Grass Root Refinery (GRR) Tuban murka lantaran Pertamina tidak menepati janji.
Pasalnya 120 pemuda yang berasal dari desa Wadung, Mentoso, Rawasan, Sumurgeneng, Beji, Kaliuntu, kecewa dengan cara Pertamina Rosneft terkait dalam hal perekrutan security yang telah dilakukan oleh PT Pertamina Training and Consulting (PTC) tidak sesuai yang dijanjikan kepada tenaga kerja lokal.
Baca Juga: PGN Subholding Gas Pertamina Tekankan Aspek HSSE
Selain itu, dalam tuntutan aksinya, mereka juga menolak PT maupun oknum di lingkup Pertamina yang tidak pro dengan tenaga kerja lokal yang terdampak pembangunan Kilang Minyak. Meraka juga meminta agar PT PTC Out dari Pertamina karena dianggap tidak bisa berkoordinasi dengan masyarakat terdampak.
"Kami melakukan aksi damai, menagih janji yang saat apa yang dijanjikan saat merayu untuk pembebasan lahan," kata Suwarno dalam orasinya, Senin (24/1/2022).
Baca Juga: Pertagas Niaga Prioritaskan Upaya Penuhi Kebutuhan LNG PLTG Sambera
Suwarno menyebut, banyak para warga terdampak pembangunan kilang minyak hingga kini masih menganggur setelah kehilangan lahan pertaniannya.
"Warga terdampak yang ingin bekerja dibatasi usia, padahal mereka semua adalah tulang punggung keluarga. Tapi kenapa pensiunan diatas 50 tahun dipekerjakan," tambahnya.
Baca Juga: PGN Teken MoU dengan PT Kawasan Industri Makassar
Sementara itu, Kepada Desa Wadung, Sasmito, sangat menyayangkan terkait sikap dari Pertamina yang mengabaikan pemerintah desa terkait perekrutan tenaga kerja. Tidak hanya itu, Ia juga menganggap Pertamina kurang koperatif kepada masyarakat yang terdampak pembaunan Kilang Minyak Tuban.
"Kami hanya minta perwakilan dari Pertamina menemui peserta aksi untuk menjelaskan terkait aspirasi yang sudah disampaikan warga. Jangan sampai Pertamina ini bicara kepentingan umum tapi endingnya bisnis to bisnis. Bagaimana masyarakat bisa sejahtera kalau tidak ada singkronisasi dengan program pemerintah" pungkasnya.
Editor : Redaksi
