Tunjangan Perumahan Rp 10,2 M, DPRD Lamongan Dinilai Tak Merakyat
Baca Juga: Salah Satu Raperda Lamongan, Dianggap Ingin Kuasai Ormas
LAMONGAN (Realita) - Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), menyoroti terkait besaran tunjangan perumahan untuk 50 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lamongan tahun 2022. Hal itu dikatakan oleh ketua PMII Lamongan, M. Sirojul Munir, yang sekaligus menjelaskan terkait rincian anggaran untuk jatah pimpinan dan anggota dewan.
"Ada-ada saja yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lamongan. Di tengah krisis ekonomi yang mendera masyarakat hari ini, dan meskipun disoroti serta ditentang banyak kelompok masyarakat, mereka tetap menetapkan kenaikan Tunjangan Perumahan yang akan diterima 50 anggotanya," kata M. Sirojul Munir, kepada awak media, Selasa (19/04/2022).
Baca Juga: Alokasi Anggaran di Lamongan Turun Drastis, Hamzah Fansyuri : Lebih Baik Tutup Saja
"Hanya berdalih sudah ada appraisal resmi, mulai tahun ini, setiap bulan jatah Ketua dewan yaitu Rp 26 juta, wakil ketua dewan 19,3 juta, dan anggota dewan Rp 11 juta. Sehingga total anggaran tunjangan perumahan untuk anggota dewan, mencapai Rp 10,2 miliar,"lanjutnya.
Menyikapi hal itu, Munir menilai jika DPRD Lamongan tidak pantas menjadi representasi dari masyarakat Lamongan. Bahkan ia mangaku, PMII Cabang Lamongan merasa dikecewakan dengan naiknya tunjangan perumahan anggota dewan tersebut.
Baca Juga: F-PAN Nilai Kinerja Pemkab Lamongan Kurang Maksimal
"Kenaikan tunjangan perumahan mencapai Rp 10,2 miliar menunjukan tidak adanya keberpihakannya mereka kepada masyarakat Lamongan. Dan patut diduga, lolosnya kebijakan kenaikan tunjangan perumahan anggota DPRD Lamongan ini adalah modus menimbun modal anggaran politik, agar mereka terpilih kembali di Pileg 2024. Serasa kepentingan rakyat hari ini sudah tidak pernah dihiraukan DPRD Lamongan. Kesibukan setiap hari hanya kunjungan kerja, bimtek dan workshop, yang sering hanya untuk menambah penghasilan dari akomodasi dan perjalanan dinas yang diterima. Disisi lain, kondisi saat ini masyarakat Lamongan masih berjuang untuk memulihkan perekonomiannya masing-masing setelah pasca pandemi dengan kurun waktu yang cukup lama. Hal ini berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan oleh mereka yang lebih mementingkan kepentingan pribadi mereka sendiri, " cetusnya.
Sementara itu, Sekretaris dewan, Aris Wibawa, saat dikonfirmasi melalui sambungan whatsapp terkait hal ini, masih belum ada jawaban. Meskipun terdapat tanda centang 2. Bahkan didihubungi melalui telpon pun enggan mengangkat.def
Editor : Redaksi
.jpg)
