JAKARTA (Realita) - Presiden Jokowi diminta segera bertindak tegas dalam menentukan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta pengganti Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Untuk menghindari keriuhan di masyarakat, Jokowi diminta untuk mempertimbangkan kembali penunjukan Heru Budi Hartono sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta.
Demikian ditegaskan pakar hukum Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar saat berbincang tentang kabar penunjukan Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono menjadi Pj Gubernur DKI Jakarta. Kabar itu beredar seusai Sidang Tim Penilai Akhir (TPA) yang dipimpin Presiden Joko Widodo, kemarin Jumat (07/10/2022). Kabar penunjukan ini juga sudah dibenarkan oleh Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi.
Baca juga: Pak Jokowi: Sein Kanan, Belok Kiri, Sudah Tapi Belum, Astaganaga!
Menurut Abdul Fickar Hadjar, seorang Pj apalagi di satu daerah yang berstatus ibukota, harus bersih dari segala macam kasus yang merintanginya. Dalam hal ini, Abdul Fickar Hadjar menyoroti kabar Heru Budi Hartono yang pernah mondar-mandir ke KPK dan kini kembali diungkit publik.
Baca juga: Disambut Rektor, Jokowi Hadiri Sidang Senat Terbuka Dies Natalis ke-62 Fakultas Kehutanan UGM
"Agar ketika dia menjalankan jabatannya tidak ada gangguan apapun yang dapat mengganggu tugasnya," ungkap Abdul Fickar, Minggu (09/10).
Sehingga kata Abdul Fickar, Presiden Jokowi harus mempertimbangkannya matang-matang agar tidak membuat keriuhan politik akibat penunjukan Heru selaku Kepala Sekretariat Presiden menjadi pengganti Anies Baswedan.
Baca juga: Pakar: Jokowi Bikin Indonesia Bangkrut, Prabowo Hemat dan Efisien
"Jika tetap dilakukan penunjukan, sudah dapat dipastikan akan ada keriuhan politik baru karena daerah yang dipimpinnya termasuk area nasional," pungkasnya. hrd
Editor : Redaksi