BATU (Realita)- Pemerintah Kota Batu melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menggelar sosialisasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik ( SPBE) kepada para kepala OPD dengan maksud agar bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat secara mudah dan cepat.
Sosialisasi kali ini menghadirkan dua narasumber yang kompeten di bidangnya yakni, Kepala Biro Organisasi Provinsi Jawa Timur, Dr. Ramlyanto, SP, MP dan Tony D Susanto, Ph. D, salah satu Dosen Institut Negeri Surabaya (ITS) yang juga sebagai peneliti dan Konsultan e- Goverment & Smart City.
Baca juga: Kesbangpol Kota Batu dan KPU Gencarkan Sosialisasi Pilkada Kepada Ormas dan Pesantren
Kegiatan sosialisasi SPBE juga dihadiri oleh, Pj. Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai yang di ikuti oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pejabat eselon III dan fungsional dilingkungan Pemkot Batu. Yang dipusatkan di Graha Pancasila Balaikota Among Tani Kota Batu, Senin (15/5/2023)
Kepala Biro Organisasi Provinsi Jawa Timur, Dr. Ramlyanto, SP. MP mengatakan, untuk mewujudkan SPBE tidak hanya nilai dari pengelolaan secara teknis semata tetapi juga tentang literasi digital baik dari pemerintah maupun masyarakatnya.
"Bisa saya sampaikan disini ada empat pondasi yang harus di dilaksanakan dalam SPBE yakni, digital skill, digital culture, etika digital, dan keamanan digital. Ke empat pondasi ini harus berjalan bersamaan sehingga SPBE bisa benar-benar terimplementasikan secara maksimal," terang Ramlyanto.
Dr. Ramlyanto, SP. MP menambahkan, kepemimpinan digital kalau mau pemerintahanya berbasis elektronik harus memiliki digital culture. Karena budaya digital aplikasi apa pun kalau masyarakatnya belum tau digital culture akan kesulitan SPBE yang maksimal. Tapi jangan hanya diluncurkan tetapi budaya digital harus dibangun.
Baca juga: Pemkot Batu dan DPRD Sepakati Perubahan Anggaran P-APBD Tahun 2024
Sementara itu, Kadiskominfo Kota Batu, Onny Ardianto menjelaskan, sistem pemerintahan berbasis elektronik menjadi bagian penilaian dari Menpan RB, bahwa capaian dari sistem pemerintahan untuk layanan masyarakat yang sudah menggunakan elektronik itu, apa sudah benar-benar dijalankan apa tidak.
" Kita di tahun 2022 telah menyusun peta rencana dan arsitektur SPBE yang tujuanya yaitu terkait dengan belanja teknologi informasi, diantaranya belanja hardware, softwer itu sudah benar-benar bisa teridentifikasi dengan baik dan linier dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Jangan sampai SKPD belanja softwer tidak berfungsi lagi untuk melayani masyarakat hanya berfungsj 1 atau 2 tahun saja," ucapnya.
Lebih lanjut Onny Ardianto mengungkapkan, " Tujuan kita melakukan SPBE pertama, selain untuk meningkatkan penilaian SPBE, kemudian yang kedua untuk mengefektifkan pelayanan secara elektronik kepada masyarakat," ujarnya
Baca juga: Program Internet Gratis Pemkot Madiun Masuk Top 5 PKRI Kemenpan-RB
Onny Ardianto menambahkan, sebenarnya SPBE bukan hanya tugasnya kominfo semata tetapi diperlukan kolaborasi dan inovasi untuk mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik karena yang lebih faham tusinya di masing-masing SKPD ya SKPD itu sendiri.
" Kami mungkin akan menciptakan tools atau aplikasi setelah proses di SKPD sudah terciptakan. Sehingga kita dengan mudah bisa membuat aplikasinya. Leadership sangat dibutuhkan dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik. Dan aplikasi ini sangat memudahkan masyarakat bukan untuk memberatkan masyarakat," ungkapnya. (Ton/ ADV)
Editor : Redaksi